Pemimpin yang Nasionalis dan Internasionalis

Suatu hari di bulan Maret 2008, Presiden SBY bertemu dengan Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki di kantornya di Pretoria. Yang saya pandang menarik dari pertemuan selama 30 menit itu adalah isu-isu yang dibahas oleh Presiden Thabo Mbeki: krisis di Komoros, situasi politik di Zimbabwe, perkembangan di Sudan, masalah Chad, isu Palestina, DK PBB, nuklir Iran, Timor Leste, KTT G-8, Konferensi Asia Afrika, dan lainnya. Semuanya adalah masalah-masalah internasional! Ia baru membahas mengenai perkembangan di Afrika Selatan dalam pertemuan bilateral setelahnya yang dihadiri seluruh delegasi. Walaupun tidak diucapkannya, pesannya kepada SBY dalam pertemuan terbatas sangat jelas: Afrika Selatan adalah pemain penting di Afrika dan di pentas internasional.

      Presiden Thabo Mbeki adalah apa yang dalam dunia diplomasi dijuluki “foreign policy President,” yakni tipe Presiden yang mempunyai perhatian besar pada dunia internasional dan memegang kendali diplomasi. Tipe pemimpin ini dapat dibedakan dari Presiden atau Perdana Menteri yang lebih nyaman menyerahkan urusan diplomasi yang ruwet pada Menteri Luar Negerinya saja. Bagi seorang foreign policy President, masalah dalam negeri tetap menjadi prioritas nomor satu, namun ia juga lincah bermain di kancah internasional.

      Sebagai diplomat profesional, saya berpendapat bahwa SBY adalah salah satu foreign policy President Indonesia terbaik selama ini—bahkan mungkin yang terbaik. Banyak inisiatif diplomasi yang datang dari Presiden sendiri dan SBY selalu sigap memberi arahan setiap kali Menlu memerlukan suatu keputusan politik tertinggi terhadap suatu masalah diplomasi. Seringkali sebelum saya melapor kepada Presiden SBY mengenai perkembangan internasional, SBY sudah duluan menanyakan saya: “Saya dengar ada kudeta di Thailand,” “Sempat lihat pidato Gordon Brown mengenai MDG di PBB kemarin,” “Kamu sudah dengar ada kerusuhan pangan di Mesir?” dan lain sebagainya. Di kamar kerja beliau di Istana Negara, biasanya- Al Jazeera English atau CNBC selalu on.

      Sewaktu Departemen Luar Negeri mengadakan rapat koordinasi seluruh Dubes dan Konjen awal tahun 2008, para peserta sempat dibuat tercengang. Sesuai prosedur tetap (protap), Deplu telah mempersiapkan konsep pidato Presiden SBY yang dirancang untuk durasi 15–20 menit. Sebelum SBY tiba, Menlu sempat tanya saya, “Dino, Presiden akan beri pengarahan apa kira-kira? Apa sudah terima masukan Deplu?” Saya jawab: “Saya tidak tahu, Pak. Tapi tampaknya beliau akan bicara lepas—off the cuff.”

      Ternyata benar: selama satu setengah jam, Presiden SBY menyam-paikan pemikiran dan arahan panjang lebar, tanpa teks, mengenai berbagai isu-isu politik luar negeri: ASEAN, Myanmar, Libanon, Sudan, nuklir Iran, Kosovo, KKP Indonesia-Timor Leste, OKI, Palestina, KTT Asia Timur, perubahan iklim, investasi, perdagangan, kehutanan, Islam-Barat, dan lain sebagainya. Sahabat saya Duta Besar Marty Natalegawa mengatakan sesudahnya bahwa ia terkesima mendengar- Presiden SBY yang begitu menjiwai isu-isu internasional yang kompleks, melebihi diplomat-diplomat yang sudah puluhan tahun malang melintang di panggung diplomasi.

      SBY adalah seorang nasionalis tulen, dan dalam hal ini beliau tidak beda dari mayoritas pemimpin Indonesia lainnya. SBY sangat bangga dan sangat mencintai bangsa dan negaranya. Namun ada satu hal yang saya lihat sangat menonjol dalam diri SBY dan membedakannya dari yang lain: semangat internasionalisme. Kalau nasionalisme dapat diibaratkan sebagai kebanggaan menjadi orang Indonesia, internasionalisme adalah semangat untuk go international.

      Pemimpin yang internasionalis yakin seyakinnya bahwa pergaulan internasional dapat mengubah bangsa kita menjadi lebih kuat dan maju. Kedua konsep ini bukan bertentangan, malah bersan-dingan. SBY sering mengutip Bung Karno: “internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berpijak dalam buminya nasionalisme dan nasionalisme tidak akan hidup subur jika tidak berada dalam taman sarinya internasionalisme.”

      Menurut saya, tokoh sejarah yang paling kental internasionalismenya adalah Bung Hatta. Bacalah buku korespondensi antara Muhammad Hatta dan Anak Agung Gde Agung, dan anda akan merasakan betapa Bung Hatta mengikuti sekali trend pergaulan antar-bangsa dan pandai menempatkan Indonesia dalam percaturan yang sangat kompleks. Semua observasi dan analisa Bung Hatta dibuat secara dingin, tajam, dan rasional—sedemikian tajamnya sehingga sampai sekarangpun masih relevan. Tidaklah mengherankan kalau Bung Hatta menjadi bapak diplomasi bebas aktif Indonesia. Bung Hatta adalah contoh terbaik dimana nasional-isme dan internasionalisme berpadu dengan subur dalam diri seorang pemimpin.

      Setelah sekian lama menekuni diplomasi, saya semakin yakin bahwa yang membuat bebas aktif hidup dan mekar adalah sema-ngat internasionalisme. Bebas aktif akan selalu relevan sepanjang masa. Namun tanpa internasionalisme, bebas aktif akan hambar, kehilangan jiwanya. Dengan internasionalisme, diplomasi bebas aktif Indonesia berhasil menciptakan Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, ASEAN, Konvensi Hukum Laut, dan lain sebagainya.

      Saya sudah mendeteksi naluri internasionalisme SBY sejak mengenal beliau. SBY sadar sekali bahwa visi kampanye SBY untuk menjadikan Indonesia “lebih aman, lebih adil, lebih makmur, lebih demokratis” memerlukan bukan saja sumber-sumber nasional namun juga internasional. Sebelum dilantik, SBY sengaja mengadakan pertemuan dengan sejumlah Duta Besar negara sahabat di Raffles Hill. Ketika SBY dilantik menjadi Presiden tanggal 20 Oktober 2004, untuk pertama kalinya acara kenegaraan di gedung MPR tersebut dihadiri sejumlah pemimpin dan utusan negara sahabat, dari Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Timor Leste, Thailand, Jepang dan lain-lain. Segera setelah Kabinet dilantik, SBY bersama Menlu Hassan Wirajuda membuat diplomasi Indonesia menjadi lebih outward-looking.

      Lenyaplah sudah stigma Indonesia sebagai negara yang inward-looking, yang sempat mewarnai persepsi dunia terha-dap Indonesia dalam tahun-tahun awal reformasi.

      Banyak yang belum sepenuhnya menyadari bahwa Indonesia kini menempati posisi yang sangat berbeda di pentas internasional. Hal inilah yang dirasakan Presiden SBY ketika, pada tanggal 25 September 2007, SBY duduk di kursi Dewan Keamanan PBB di New York. Waktu itu, SBY langsung teringat bahwa terakhir kali beliau berurusan dengan Dewan Keamanan PBB, tahun 1999 dan 2000, Indonesia sedang babak belur habis. PBB marah karena jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 berakhir dengan kerusuhan massal, dan setelah itu tiga petugas PBB tewas mengenaskan di Atambua. Perwira TNI diancam akan dibawa ke tribunal internasional. Citra Indonesia waktu itu sangat terpuruk.

      Namun ketika pada tahun 2007 Presiden SBY duduk di ruang sidang Dewan Keamanan PBB, SBY datang secara terhormat mewakili negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kenyataannya, hanya dalam waktu 7 tahun, peran Indonesia di pentas dunia telah berubah pesat, begitu pula persepsi dunia terhadap Indonesia.

      Bulan Juli 2008, misalnya, Presiden SBY direncanakan akan diundang untuk menghadiri KTT G-8 di Hokkaido, Jepang—pertama kalinya dalam sejarah Indonesia diundang dalam pertemuan tersebut.

      Baru-baru ini, Goldman Sachs mengeluarkan laporan yang memasukkan Indonesia dalam apa yang dinamakan “the next eleven,” atau pendeknya N-11, yakni kelompok negara-negara yang diprediksi akan menjadi kekuatan inti dan menyaingi G-7 dalam ekonomi global- dalam 50 tahun mendatang. (N-11 termasuk Bangladesh, Filipina, Indonesia, Iran, Korea, Meksiko, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, Vietnam)

      Prince Andrew dari Inggris sewaktu bertemu Presiden SBY menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia seharusnya masuk dalam kategori Brasil, Rusia, India, Cina (dikenal sebagai BRIC), yaitu 4 emerging markets yang terbesar di dunia.

      Sementara mantan Perdana Menteri Pakistan Shaukat Aziz, dalam Presidential Lecture di Istana Negara awal April 2008 lalu, menyatakan secara terbuka: “I cannot see any other country in Asia as well positioned as Indonesia who can leverage and exploit this opportunity (of globalization).”

      Hal ini sangat perlu diapresiasi karena masih ada kalangan yang cenderung melihat tantangan hari ini dengan kacamata 20 tahun lalu. Mereka masih belum paham: kita tidak lagi terpuruk, kita tidak lagi diobok-obok dunia luar (walaupun perbedaan kepentingan selalu akan ada), kita telah kembali menjadi pemain yang dihormati dan diperhitungkan di dunia internasional, dan begitu banyak peluang menunggu kita. Dan SBY mengerti benar situasi yang riil ini.

      Dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan menerapkan internasionalisme, penting dipahami bahwa Indonesia kini mempunyai aset-aset baru yang harus dimanfaatkan dalam diplomasi. Apakah aset-aset baru kita itu?

      Pertama, adalah posisi Indonesia sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia, setelah India dan Amerika Serikat. Bukan itu saja, Indonesia dipandang sebagai negara demokrasi yang tergolong sukses melakukan transisi, setelah lulus tes dua kali Pemilu tahun 1999 dan 2004. Reputasi ini mempunyai dampak strategis bagi Indonesia, karena negara-negara demokrasi, terutama Negara Barat, yang dulu mengobok-obok Indonesia kini merasa punya kaitan batin dengan kita sebagai sesama demokrasi, dan berkepentingan agar demokrasi Indonesia sukses. Selain itu, sebagai negara demokrasi besar, suara Indonesia mengandung bobot tersendiri dalam berbagai isu internasional. Dan sebagai pemimpin yang memenangkan Pemilu yang melibatkan 150 juta pemilih (salah satu Pemilu terbesar di dunia), Presiden SBY dapat membawa diri dengan penuh percaya diri di forum internasional.

      Aset kedua adalah posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Selama puluhan tahun sejak kita merdeka, kenyataan ini tidak berarti banyak. Namun dalam era pasca Perang Dingin yang dihantui oleh gejala “clash of civilizations,” suara Indonesia menjadi sangat bermakna, baik dalam dunia Islam maupun dalam dinamika Islam-Barat.

      Jujurnya, kunjungan SBY ke Timur Tengah tahun 2006 membuka mata saya mengenai keunikan Indonesia dalam dunia Islam. Di Timur Tengah, jarang sekali ada negara yang mempunyai “three in one”: Islam, modernitas dan demokrasi. Ada sejumlah negara yang sangat Islami namun tahap pembangunan dan kehidupan demokrasinya masih minim. Ada sederetan negara yang sangat Islami dan sangat modern namun demokrasinya lemah. Namun yang punya tiga-tiganya sangat sedikit.

      Di Indonesia, kita beruntung mempunyai ketiganya, yang kita nikmati secara alami, tanpa konflik dan ribut-ribut. Sebagaimana selalu dibanggakan SBY, “in Indonesia, Islam, modernity and democracy go hand in hand effortlessly.” Banyak orang Indonesia yang terpukau dengan Islam di Arab, namun sebenarnya banyak juga orang Arab yang mengagumi corak Islam di Indonesia yang moderat, terbuka dan toleran. Karenanya, kita harus lebih percaya diri mengumandangkan warna Islam kita yang sejuk. Dalam Pertemuan Puncak OKI di Dakar, Sinegal Maret 2008 yang lalu, dengan penuh percaya diri Presiden SBY menyampaikan pidato yang mengangkat pikiran-pikiran ini, termasuk ‘civilization’ yang perlu dibangun.

      Aset ketiga adalah lingkungan hidup. Kita sudah lama mempunyai hutan hujan tropis, namun dalam konteks diplomasi global mengenai perubahan iklim yang sangat intens, hutan kita menjadikan Indonesia negara yang sangat strategis, bahkan ada yang menyebut Indonesia sebagai “environmental superpower.” Karena itulah, SBY selalu mengingatkan dunia, dan rakyat Indonesia, bahwa sampai sekarang tidak ada mesin buatan manusia yang bisa menyerap karbondioksida di udara. Yang bisa hanyalah pohon-pohon hutan tropis yang ada di Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Kosta Rika, Kongo, Brasil, dan lainnya. Kemampuan kita untuk memelihara hutan, dan mencegah illegal logging, akan menambah pengaruh kita dalam pergaulan antar-bangsa.

      Selain itu, ada sejumlah aset lain yang penting: posisi kita sebagai ekonomi dan negara terbesar di Asia Tenggara; posisi strategis Indonesia dalam rute perdagangan dan energy supply Asia Timur; prestasi Indonesia di bidang anti-terorisme; sumber alam yang melimpah ruah.

      Diplomasi kita harus proaktif dan adaptif untuk memanfaatkan kombinasi aset-aset lama dan baru ini. Adaptasi terpenting adalah dalam cara berpikir, dalam memandang dan berinteraksi dengan dunia luar. Disini, diperlukan kepemimpinan internasionalisme yang mempunyai beberapa corak khusus.

      Pertama, kepemimpinan yang harus berorientasi pada peluang. Hal inilah yang sangat ditekankan Presiden SBY dalam pengarah-an pada para Dubes Indonesia: “Saudara-saudara harus menjadi opportunity seekers, pencari peluang.” Sambil menambahkan kalau ada tawaran untuk menjadi tuan rumah konferensi internasional, para Dubes agar “langsung saja angkat tangan.”

      Semangat mencari peluang ini sangat lekat dalam wawasan kepemimpinan SBY. Saya teringat suatu hari SBY menerima suatu laporan kajian Lemhanas mengenai lingkungan strategis yang dihadapi Indonesia. Presiden SBY membacanya dengan seksama, dan kemudian memberikan kritiknya: “Kenapa isinya ancaman melulu? Mana aspek peluangnya? Kita kan berada dalam zaman yang berubah, yang peluangnya jauh lebih besar dari masa lalu. Kalau semua dianggap ancaman, semua dianggap musuh, kita akan ter-tinggal dari negara lain yang lebih jeli menangkap peluang.”

      Saya teringat ketika Presiden SBY kembali dari Afrika Selatan menuju Jakarta, SBY mampir satu malam di Dubai untuk bertemu dengan sejumlah investor kakap. Ketika ditanya wartawan menga-pa harus di Dubai, jawaban SBY: “Menurut statistik, dalam 5 tahun terakhir, ada sekitar USD 1,5 triliun petrodollar yang diperoleh negara-negara Gulf Cooperation Council, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Emirat, Qatar, Bahrain, Oman. Dari jumlah ini, USD 1 triliun digunakan untuk pembangunan di negara-negara GCC sendiri, USD 300 miliar di-simpan di AS dan sekitar USD 100 miliar diinvestasi di Eropa. Asia hanya menerima sekitar USD 60 miliar. Saya ke-sini untuk mencoba mengalirkan lebih banyak lagi petrodollar GCC ke Indonesia.”

      Dalam kunjungan sehari itu, Indonesia berhasil menarik inves-tasi sekitar USD 3 miliar, namun SBY tetap belum puas karena masih jauh dibawah potensi yang sebenarnya.

      Kedua, kepemimpinan yang internasionalis harus percaya diri. Ketika SBY mulai menjabat Presiden, talking points yang disiapkan untuk beliau dalam menghadapi tamu-tamu asing—sebagaimana talking points Presiden-presiden sebelumnya—masih sarat dengan permintaan dukungan terhadap persatuan nasional Indonesia. SBY cepat merasa risih dengan hal ini: “Kenapa saya harus meminta-minta kepada negara lain mendukung persatuan kita? Kita memang ada masalah, tapi Indonesia bukan ‘banana republic.’ Kalau setiap kali bertemu pemimpin negara lain saya bicara seperti itu, kita akan kelihatan seperti pemimpin yang cengeng dan tidak percaya diri.”

      Di kemudian hari, SBY tidak lagi mengungkit hal tersebut de-ngan tamu asing kecuali apabila benar-benar relevan. Dengan Australia, misalnya, SBY dan PM John Howard tahun 2005 membuat “comprehensive partnership” dimana dengan eksplisit menyatakan “Australia does not support separatist movements in any part of Indonesia. Indonesia’s unity, stability, and prosperity is vital for Australia...” Dalam joint statement RI-Australia tahun 2006 di Batam, ada rujukan yang jelas bahwa Australia menolak dijadikan batu loncatan untuk mendukung gerakan separatis di Indonesia, maksudnya disini adalah Papua.

      Kepemimpinan yang internasionalis juga harus mempunyai apa yang dinamakan intelektualitas yang efisien (intellectual efficiency). Ini berarti kemampuan untuk mengolah kebijakan secara profesional dan akurat, tanpa dibebani oleh analisa yang mengada-ada (“analysis paralysis”), sentimen anti-ini dan anti-itu, atau conspiracy theories. Masalah-masalah dalam diplomasi sudah cukup pelik tanpa harus dibebani lagi oleh conspiracy theories yang tampaknya cerdik namun hanya menyesatkan kebijakan dari pilihan-pilihan yang rasional.

      Di sini, jajaran pemimpin kita selalu perlu menunjukkan kematangan dalam mengambil sikap. Saya mengamati ada seke-lompok elit politik yang setiap kali Indonesia mengalami masalah dengan negara lain, reaksinya selalu sama dan simplistis: putuskan hubungan diplomatik! atau tarik Duta Besar! Padahal dalam dunia diplomasi, ada banyak sekali gradasi respon terhadap suatu masalah—bahkan diam-pun bisa merupakan respon yang me-ngandung seribu satu sinyal. Sifat suka “ngambek” yang biasanya menjadi bagian dari pergaulan pribadi sehari-hari juga harus dijauhkan dari diplomasi, yang harus sepenuhnya bersandar pada kepentingan nasional yang riil, bukan sentimen sesaat. Yang perlu disadari, sulit bagi Indonesia untuk disegani di panggung internasional kalau kita dipandang sebagai bangsa yang selalu marah dan mudah tersinggung. Untuk menjadi pemimpin di pentas dunia, kita harus luwes, moderat dan kreatif.

      Dulu, di tengah badai perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, Bung Hatta melukiskan tantangan bebas aktif ibarat “mendayung diantara dua karang.” Kini, dalam dunia dimana perang dingin sudah runtuh, SBY melukiskan tantangan bebas aktif ibarat “berlayar dalam samudra yang penuh gejolak.” Di Jakarta, 19 Mei 2005, Presiden SBY menyampaikan pidato kunci yang berjudul “An Independent and active foreign policy for the 21st century,” dan meng-angkat kebijakan dasar politik luar negeri ini dalam “Navigating a Turbulent Ocean.” Dunia kita sekarang sudah jauh berbeda, dan untuk survive dalam dunia baru ini kita perlu memahami betul perubahan-perubahan yang terjadi dan mencoba beradaptasi. Di sini, konsep baru yang diterapkan SBY untuk menerapkan politik bebas aktif dalam konteks abad ke-21 adalah ‘all directions foreign policy.’

      Indonesia kini menghadapi lingkungan strategis baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia merdeka, tidak ada satu negara pun yang kita anggap sebagai musuh, atau memusuhi kita. Hal ini suatu hal yang baru karena selama 3 generasi dari 1945 sampai sekarang konsep nasionalisme kita sangat lekat dengan faktor musuh: apakah itu Jepang, Belanda, Sekutu dalam revolusi kemerdekaan; Amerika Serikat sewaktu masalah PRRI/Permesta; Malaysia dan Singapura sewaktu konfrontasi; RRC sewaktu G.30S/PKI, Portugal sewaktu konflik Timor Timur, atau Libya dimana sejumlah pentolan GAM pernah dilatih.

      Setelah reformasi, dan setelah Perang Dingin runtuh, kini tidak ada negara yang menganggap Indonesia sebagai musuh, atau dianggap Indonesia sebagai musuh. Cina sudah menjadi mitra strategis kita, demikian pula Australia, Inggris, Korea Selatan, Rusia, Jepang, India. Malaysia dan Singapura sudah menjadi sahabat terdekat Indonesia dan sesama ASEAN. Amerika Serikat dengan terbuka meng-anggap hubungannya dengan Indonesia sebagai ‘democratic partnership’ dan ‘vital friend.’ Hubungan diplomatik dengan Portugal sudah pulih, sementara Libya sepenuhnya mendukung NKRI dalam konflik Aceh. Yang unik, bahkan negara-negara yang cende-rung termarginalisasi dalam pergaulan internasional juga menganggap Indonesia sebagai teman, karena kita juga terus memperlakukan mereka sebagai teman—misalnya, Myanmar, Korea Utara, Sudan.

      Dalam lingkungan baru ini, kita tidak boleh naif: perbedaan agenda, perbenturan kepentingan dan persaingan akan selalu ada antara seluruh negara di dunia, karena ini adalah realita dunia. Namun ini sangat berbeda dari konsep ‘permusuhan’ konvensional. Dan jangan lengah, musuh serta ancaman tetap ada, namun tidak dalam bentuk ancaman negara asing melainkan dalam wujud dan skala dan modus operandi yang berbeda: penyakit menular (flu burung, HIV/AIDS, SARS, virus Ebola), terorisme, korupsi, currency traders, penyelundup, kriminal trans-nasional, pedagang manusia, LSM atau anggota Parlemen di luar negeri yang mendukung separatis, bencana alam. Dalam krisis tsunami, misalnya, kita kehilang-an 200.000 nyawa—tidak pernah ada perang di Indonesia yang menghasilkan korban sedahsyat dan secepat itu.

      SBY, karenanya, sangat aktif memupuk lingkungan strategis yang berciri ‘zero enemy and a million friends for Indonesia.’ Sejak menjadi Presiden, SBY telah menjalin kemitraan strategis—dalam istilah yang berbeda-beda—dengan sejumlah negara besar: Australia, Cina, Jepang, Inggris, Rusia, Korea Selatan, India, Uni Eropa, dan proses ini terus bergulir meluas. Jelas, berbeda dari masa lalu, diplomasi seluruh penjuru SBY kini mempunyai ruang gerak yang sangat luas untuk bergerak.

      Kini kita mempunyai peluang besar untuk membuat seluruh dunia pro-Indonesia, termasuk negara-negara yang dulu pernah mencoba menggoyang Indonesia. SBY pernah setengah berkelakar mengatakan: “Bukannya kita jadi antek asing. Justru terbalik: semua bisa jadi antek kita.” Naluri “zero enemy, million friends” ini adalah sesuatu yang baru, dan memang tidak mudah diresapi semua orang, apalagi yang selama ini berpikiran kaku dan dogmatis dan suka mencari musuh. Namun saya sungguh yakin bahwa dalam 10 atau 20 tahun ke depan mentalitas ini akan menjadi bagian yang alami dari wawasan internasional pemimpin masa depan Indonesia-. Generasi muda, saya kira, akan lebih lentur menerima pemikiran ini karena mereka cende-rung sangat open-minded.

      Dalam memajukan internasionalisme, yang paling penting adalah selalu diabdikan pada kepentingan nasional. Setiap berkunjung ke luar negeri, Presiden SBY selalu menerapkan kriteria sukses yang baik: harus ada hasil yang konkrit (dalam diplomasi disebut ‘deliverables’) untuk kepentingan nasional, dan untuk rakyat Indonesia. Bentuknya bisa berbagai macam: kerja sama di bidang perdagangan, investasi, energi, pertahanan, pendidikan, teknologi, kebudayaan dan lain sebagainya.

      Saya teringat satu hari dalam kunjungan ke Abu Dhabi bulan Mei 2006, SBY sangat kecewa dengan pertemuan bersama investor setempat. Hal ini ternyata karena kurang persiapan, acara tersebut hanya dihadiri oleh segelintir orang dan selebihnya adalah staf KBRI, masyarakat Indonesia dan pengusaha dari Indonesia. SBY sempat mendamprat pembantunya dan KBRI: “Buat apa saya datang kalau acaranya seperti ini. Jangan lagi bikin acara yang asal-asalan. Kalau tidak ada hasilnya tidak usah,” ujar Presiden dengan keras. Saya jadi ingat, dalam berbagai kunjungan SBY ke negara sahabat, mi-salnya Cina, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia dan Singapura, SBY bertemu langsung dalam ‘One-on-One Meeting’ dengan hasil yang konkrit, baik dalam rangka investasi maupun kerja sama bilateral lainnya. Bahkan sebelum menyetujui kegiatan-kegiatan pertemuan itu SBY mengecek dan meneliti langsung, satu per satu, apa manfaat dan hasil yang didapat.

      Akibat penekanan Presiden yang sangat kuat terhadap deliverables, sesuai dengan fungsi dan tugas saya, saya kemudian ikut menterjemahkannya dalam formula 1-3-5 untuk kunjungan kene-garaan Presiden ke luar negeri, yakni paling tidak 1 deklarasi/joint statement, 3 tema kerja sama utama (misalnya perdagangan, energi, tenaga kerja), dan 5 skema kerja sama atau MoU yang konkrit. Hal ini memang membuat diplomat kita di luar negeri jungkir balik, namun proses ini otomatis menaikkan standar diplomasi kita. Dalam hal ini, saya juga mencatat bahwa di akhir setiap kunjungan Presiden SBY selalu memberikan konferensi pers yang pada intinya menyimpulkan makna dari hasil-hasil kunjungannya pada kepentingan nasional dan kebutuhan rakyat.

      Salah satu kunjungan Presiden SBY yang paling disorot adalah kunjungan ke Iran yang dilakukan pada bulan Maret 2008. Waktu itu, Iran telah menjadi faktor dalam politik dalam ne-geri Indonesia berkaitan dengan politik interpelasi DPR, dan juga faktor dalam hubungan internasional Indonesia karena desakan dari negara-negara Barat agar Indonesia mengambil sikap tertentu terhadap Iran. Dalam masalah nuklir Iran yang kontroversial itu, Presiden SBY sejak awal melihat masalahnya dengan jernih dan independen: sebagai pelopor dalam Perjanjian Non Proliferasi Nuklir (NPT), Indonesia sangat berkepentingan mencegah proliferasi senjata nuklir di mana pun di dunia ini, karena hanya akan membahayakan keamanan internasional. Sewaktu India mengumumkan percobaan senjata nuklir pertama tahun 1974, yang kemudian disusul oleh senjata nuklir Pakistan tahun 1998, Indonesia protes keras dan sangat kecewa terhadap kedua sahabat kita karena khawatir hal ini akan menimbulkan persaingan strategis di dunia berkembang yang menakutkan.

      Terhadap isu nuklir Iran, sesuai ketentuan NPT, Indonesia mendukung hak setiap negara untuk mengembangkan teknologi nu-klir untuk tujuan damai, dan kita sendiripun suatu hari kelak akan membangun energi nuklir sipil. Negara-negara yang ingin membangun teknologi nuklir harus bekerja sama penuh dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sebagai satu-satunya badan PBB yang memiliki kompentensi di bidang ini.

      Dengan pertimbangan itu, Indonesia mendukung Resolusi 1747 bulan Maret 2007 karena dalam penilaian kita, setelah mengkaji laporan IAEA sebelumnya, tidak ada tanda yang meyakinkan bahwa Iran bekerja sama penuh dengan IAEA. Namun dalam Resolusi 1803 bulan Februari 2008, Indonesia memilih bersikap abstain, karena laporan IAEA menyatakan Iran telah menunjukkan bahwa Iran mulai aktif bekerja sama dengan IAEA, walaupun masih belum sepenuhnya. Waktu itu Indonesia adalah satu-satunya anggota DK PBB yang mengambil sikap beda. Namun hal ini sama sekali tidak menjadi masalah bagi Presiden SBY karena ini adalah posisi prinsipil yang obyektif dan independen. Bahkan sebelum mengambil keputusan untuk Indonesia berposisi abstain, SBY sempat diingatkan apakah tidak sangat besar risikonya kalau harus berseberangan dengan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. SBY tanpa ragu-ragu menjawab, “Ya jelas ada risikonya.” Tetapi risiko ini harus kita ambil. Kita siap-siap menghadapinya!!.

      Kunjungan SBY ke Iran, dua minggu setelah voting abstain di DK PBB New York memang mendapat perhatian internasional. Banyak suara di Barat yang menyayangkan kunjungan Presiden SBY begitu dekat setelah voting DK PBB. Namun Presiden SBY tidak terpe-ngaruh, pertama karena Indonesia tetap menganggap Iran sebagai sahabat terlepas dari perbedaan pendapat mengenai isu tertentu, dan kedua karena Indonesia mempunyai kepentingan nasional untuk menjaga persahabatan.

      Ketika ditanya oleh pers Indonesia setibanya di Tehran apakah kunjungan ke Iran ini tidak berarti menabuh genderang perang dengan pihak Barat, SBY menjawab: “Tidak.” Presiden SBY lebih lanjut menyampaikan bahwa kalau SBY berkunjung ke Iran atau Myanmar tidak berarti memusuhi Barat. Demikian juga jika berkunjung ke Amerika Serikat tidak berarti meninggalkan yang lain. SBY memberi contoh, dengan mendeklarasikan “Strategic Partnership” dengan Cina, tidak berarti Indonesia lantas meninggalkan Jepang dan Korea Selatan.

      Sewaktu di Tehran, ketika sejenak menunggu jamuan santap siang dengan Presiden Ahmadinejad, Presiden SBY sempat membahas hal ini dengan pembantunya dan Komandan Paspampres di Red Building. SBY mengatakan: “Kita harus menerapkan asas kepatutan dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Kita tidak boleh larut dengan satu pihak saja. Apa yang ‘terlalu’ biasanya tidak baik, terlalu memusuhi si A atau terlalu mengikuti si B tidak baik bagi diplomasi kita.”

      Pada akhirnya, kunjungan Presiden SBY ke Iran dilakukan secara berimbang. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Presiden SBY tetap konsisten meminta Presiden Ahmadinejad untuk terus bekerja sama penuh dengan IAEA, dan mengutamakan dialog. Sementara itu, SBY juga berhasil meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Iran secara konkrit diantaranya pembangunan kilang minyak di Banten, pabrik petrokimia di Iran, kerja sama di bidang perdagangan, gas, pertanian dan pariwisata/penerbangan. Di sini, Presiden SBY tetap menjaga independensi politik luar negeri Indonesia, tetap menjaga persahabatan dengan Iran, namun juga tetap melaksanakan kewajibannya sebagai anggota NPT dan tetap dalam koridor keanggotaan DK PBB.

      Satu hal penting dalam internasionalisme Indonesia adalah kemampuan untuk menjaga jati diri Indonesia sebagai bangsa yang moderat dalam pergaulan antar-bangsa. Ada beberapa politisi yang menginginkan agar Presiden Indonesia bertindak seperti Hugo Chavez, Ahmadinejad, Khadafi atau Mahathir Mohammad. Ide yang menarik, namun kalau Presiden SBY meniru-niru mereka ber-arti SBY telah kehilangan jati dirinya dan akan diremehkan sebagai imitator yang tidak berkepribadian. Yang jelas suara Indonesia akan lebih didengar kalau mencerminkan warna kita yang sebenarnya. Hal inilah yang saya lihat sewaktu Presiden SBY menghadiri KTT Non-Blok di Havana tahun 2006.

      Menjelang kedatangan di Kuba, sudah ada kekhawatiran mengenai arah dari KTT Non-blok yang umurnya sudah 45 tahun dan ber-anggotakan 118 negara. Indonesia ingin agar KTT Non-Blok selalu menjadi kekuatan yang moderat tetapi tetap berprinsip dan mainstream dalam sistem internasional. Namun dalam acara pembukaan KTT Non-Blok pada hari pertama, setelah pembukaan oleh PM Badawi selaku Ke-tua Gerakan Non-Blok sebelumnya, sudah dijadwalkan empat pembicara berturut-turut yang dikenal mempunyai reputasi yang sangat keras, yakni: Wakil Presiden Kuba, Raul Castro (Presiden Kuba–Fidel Castro-saat itu sedang sakit keras dan dirawat di rumah sakit), Presiden Ahmadinejad, Presiden Bolivia–Evo Morales, dan Presiden Hugo Chavez. Dengan demikian, ada kekhawatiran bahwa gabungan keempat pembicara ini akan mensetir deklarasi KTT Non-Blok ke arah yang radikal dan konfrontatif.

      Semua pemimpin tersebut—Raul Castro, Presiden Ahmadinejad, Evo Morales, Hugo Chavez—berbicara sangat keras dan dengan retorika yang sangat anti-barat yang penuh dengan kecaman pedas. Suasana sidang langsung menjadi hangat dan entertaining. Beberapa delegasi tampak gusar campur gelisah karena hal-hal yang dinyatakan tidak sesuai dengan semangat Gerakan Non-Blok selama ini.

      Pada saat inilah SBY tampil sebagai pembicara berikutnya. Tanpa- goyah sedikitpun dan dengan penuh percaya diri, Presiden SBY menyampaikan pidatonya yang warna dan nadanya sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya: moderat, persuasif, dan konstruktif, meskipun ada juga ‘appeal’ dan permintaan yang kon-krit kepada negara-negara maju untuk berbuat lebih banyak, lebih nyata, agar keadilan dan kesejahteraan dunia dapat dirasakan oleh semua. Dalam pidatonya Presiden menekankan pentingnya kemitraan antara Utara dan Selatan, dan bukan konfrontasi untuk menjawab tantangan global, pentingnya kontrak kemitraan (Contract of Partnership) antara negara maju dan negara berkembang. Lebih jauh Presiden SBY mengajukan usulan praktis dimana kerjasama ini harus diwujudkan serta kewajiban masing-masing negara maju dan negara berkembang. Dengan kata lain, Presiden SBY mengingat-kan bahwa negara berkembang dalam menuntut tatanan dunia yang lebih adil juga harus menunaikan tanggung jawabnya, seperti: good governance, pembangunan SDM, menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan melestarikan lingkungan hidup.

      Dalam forum yang sama, Perdana Menteri Manmohan Singh dari India, negara pendiri Gerakan Non-Blok yang sudah lama menjadi pentolan gerakan ini, juga memberikan pidato yang nadanya sama dengan Presiden SBY dengan menekankan “our voice must be one of moderation, harmony and reason. If such is the voice of more than half of the people of the world, it will prevail.” Pemimpin-pemimpin lainnya juga banyak yang menggaungkan tema ini.

      Akhirnya, setelah mendengar seluruh pemimpin Gerakan Non-Blok bicara selama tiga hari, KTT Non-Blok di Havana berhasil menelorkan suatu deklarasi yang isinya berimbang, kritis, namun konstruktif dan tidak konfrontasional terhadap negara-negara Barat. Dan Presiden SBY sepenuhnya mendukung Deklarasi Havana ini karena sesuai dengan semangat dan jiwa pidato Presiden.

      Internasionalisme adalah ekstensi dari nasionalisme, perwujud-an dari nasionalisme di kancah internasional. Kemampuan untuk membaca tanda zaman merupakan ciri penting dari bangsa yang maju. Di awal abad ke-20 para pemimpin kita membaca tanda zaman dengan jeli dan kemudian menganut dan mengobarkan konsep baru berupa ‘nasionalisme Indonesia,’ yang awalnya sulit dicerna oleh semua orang yang belum biasa dengan pemikiran baru yang progresif namun kemudian lambat laun berkembang menjadi aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Kini, untuk generasi saya nasio-nalisme Indonesia itu sudah bukan lagi aspirasi namun sudah menjadi kenyataan hidup yang alami. Saya yakin sekali bahwa kunci dari sukses bangsa Indonesia di abad ke-21 adalah nasionalisme yang sehat dan internasionalisme yang mapan. Saya yakin hal ini akan dianut oleh generasi masa depan karena saya percaya bahwa jiwa kita adalah nasionalis sementara naluri kita selalu internasionalis.

      Mudah-mudahan semangat internasionalisme ini akan terus berkembang biak di abad ke-21 merasuki jiwa calon pemimpin masa depan, sebagaimana nasionalisme di awal abad ke-20 berkembang pesat mengubah nasib bangsa kita.