Thinking Outside the Box

29 December 2004 , 10:10 Wib 2 Comment(s)

Dalam menangani krisis, satu kualitas yang sa-ngat pen-ting dalam sosok seorang pemimpin adalah kemampuan untuk berpikir di luar kelaziman—’think outside the box.’

      Dalam situasi luar biasa, aturan-aturan yang berlaku dalam situasi normal tidak lagi relevan. Dalam situasi dimana ia dihujani seribu satu masalah, seorang pemimpin krisis harus segera menentukan prioritas: apa yang paling pertama harus diselamatkan dan bagaimana melakukannya. Pemimpin yang berpikir kaku seperti robot dan hanya mengikuti pedoman buku akan terus terkurung dalam krisis tersebut. Sebaliknya, pemimpin yang membuka diri pada segala opsi akan berhasil ke luar dari krisis.

      Saya mengenal SBY sebagai sosok yang sangat taat pada sistem dan aturan. Namun saya mengamati bahwa dalam situasi krisis, SBY tidak pernah kehilangan akal, dan mampu melepaskan pemikiran yang konvensional. Hal inilah yang memungkinkan SBY mengambil keputusan yang sangat strategis dalam minggu pertama krisis tsunami.

      Sejak awal bencana, SBY tahu sekali bahwa misi yang paling penting dan mendesak adalah untuk menyelamatkan nyawa orang. Yang selamat harus ditolong, yang sakit harus segera dirawat, yang kehilangan rumah harus segera ditampung, yang meninggal harus segera dikubur. Semua yang beruntung hidup harus diberikan makanan, air bersih dan obat-obatan.

      SBY juga sadar bahwa kalau masalah-masalah yang ada tidak tertangani, akan timbul mata rantai masalah-masalah baru yang akan membuat krisis semakin tak terkendali: mayat membusuk, penyakit akan menular, orang akan kelaparan, krisis kepercayaan, kerusuhan so-sial, dan lainnya. Operasi tanggap darurat, karena-nya, harus dilaksanakan secepat dan seefektif mungkin. Apabila pemerintah lamban atau teledor, nyawa akan melayang.

      Karena itulah, sejak awal, SBY telah mengerahkan TNI dan Polri untuk secara maksimal menjadi juru operasi tanggap darurat. Kapal serta pesawat Hercules yang membawa personil, peralatan dan barang segera berangkat ke Banda Aceh, Meulaboh dan Medan. Menko Kesra Alwi Shihab yang ditugaskan Presiden SBY untuk terus tinggal di Aceh, memimpin langsung Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) yang baru dibentuk.

      SBY juga menghimbau masyarakat di seluruh Indone-sia untuk membantu. Dan memang, masyarakat dari berbagai kalangan berduyun-duyun mengirim bantuan, baik berupa uang ataupun materi. Belum pernah ada gejala solidaritas sosial seperti ini dalam sejarah Indonesia.

      Namun dalam hati, SBY tahu bahwa masalah besar masih menanti. Semua personil, perangkat dan bantuan datang masih belum cukup untuk menangani krisis. Sebagaimana dikatakan SBY di kemudian hari dalam forum APEC di Busan, Korea Selatan: “Even if we prepared all our lives for disasters, it would not prepare us for

this disaster.”

      Dalam hari-hari pertama, kesulitan ini sudah dapat dilihat. Bantuan yang datang menumpuk di gudang bandar udara, karena arus masuk jauh lebih besar dari kemampuan distribusi di lapangan. Petugas dan dokter-dokter sulit bergerak di lapangan karena jalan-jalan dan jembatan hancur. Sementara itu, mencari satu truk saja susah sekali. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah pernah mengeluh pada Presiden SBY dalam rapat Kabinet: “Untuk membersihkan puing-puing, kita terbentur masalah. Truk angkut tidak ada. Kalau ketemu truk, supir tidak ada. Kalau ketemu supir, bensin tidak ada. Kalaupun ada bensin dan truk bisa jalan, jalannya hancur.” Karena jalan darat umumnya rusak, peran helikopter menjadi sangat pen-ting, namun di seluruh Aceh hanya ada satu helikopter yang selamat. Karenanya, banyak sekali korban di berbagai tempat yang terisolir yang tidak terjangkau dan tidak diketahui nasibnya. Kota yang paling dikhawatirkan adalah Meulaboh, di pantai barat Aceh, dimana komunikasi sama sekali terputus. Dari pengamatan udara, 90% dari Meulaboh tampak hancur mengenaskan. Laporan yang diterima dari KRI Cut Nyak Dien sungguh mengiris hati. Kondi-si korban dan Kota Meulaboh sangat mengenaskan. Jenazah yang bergelimpangan sudah membusuk dan berair. Kebanyakan ditemukan di reruntuhan gedung. Kota Melauboh luluh lantak, seperti tidak ada kehidupan. Mayat bertebaran di kanan-kiri jalan. Jalan raya tertutup kayu dan reruntuhan bangunan. Bangkai mobil terlihat di sana-sini, bahkan banyak juga perahu-perahu yang terdampar ke darat.”

      Di sini, SBY cepat mengambil kesimpulan bahwa ada ‘kesenjangan sumber daya’ yang menganga lebar: antara apa yang sangat dibutuhkan di medan krisis, dan kemampuan pemerintah dan masyarakat kita untuk memenuhinya. Betapa-pun tingginya semangat dan dedikasi pemerintah, betapapun besarnya sumbangan masyarakat, masih belum cukup untuk menangani bencana alam yang paling menghancurkan dalam sejarah dunia modern ini. Dalam pikiran SBY, harus ada jalan keluar untuk menutup jurang operasional ini.

      Pada waktu ini, setelah menelepon PM John Ho-ward dan PM Lee Hsien Loong, SBY telah memberi izin bagi Australia dan Singapura untuk mengirim bantuan melalui pesawat udara dan kapal laut. Namun ada satu pertanyaan penting yang belum terjawab: Bagaimana kebijakan Indonesia terhadap bantuan internasional pada umumnya? Bagaimana dengan negara lain, atau LSM internasional? Di mana batasannya, dan bagaimana pengaturannya?

      Saya ingat di akhir Desember 2004, seorang wartawan Australia, kalau tidak salah Matthew Moore, menanyakan apakah Pemerintah akan menerima bantuan militer asing dalam operasi tsunami di Aceh. Waktu itu, karena belum ada kebijakan resmi, saya menjawab secara faktual: “Well, we have never had foreign boots on the ground in Indonesia yet.”

      Tidak lama setelah itu, SBY mengambil keputusan yang sangat strategis dalam menangani krisis tsunami: membuka Aceh secara total pada dunia luar, baik militer maupun LSM.

      Sekitar tanggal 29 Desember 2004, Pemerintah Indonesia meng-umumkan ‘open sky policy’ untuk Aceh dan Nias. Setelah itu, dalam kunjungan yang sangat emosional ke Meulaboh tanggal 31 Desember 2004, Presiden SBY di depan wartawan nasional dan internasional menghimbau dunia agar menunjukkan ‘solidaritas global’ terhadap para korban tsunami, bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lain di sekitar Samudra India. Kebijakan baru ini, karena tidak ada istilah yang baku, dapat dise-but sebagai ‘open door policy.’

      Dengan kebijakan baru ini, Aceh menjadi terbuka untuk segala pesawat dan kapal negara sahabat yang bertujuan membantu tsunami. Hal ini berlaku bagi militer maupun LSM internasional. Pekerja kemanusiaan dari manapun kini bisa masuk ke Aceh tanpa visa. Wartawan juga bebas keluar masuk, karena SBY ingin dunia melihat dan merasakan pen-deritaan rakyat di Aceh dan Nias.

      Semuanya dilakukan di bawah koordinasi Mantan Menko Kesra Alwi Shihab, dibantu Letjen Bambang Darmono (berpangkat Mayjen pada saat itu). Seperti halnya SBY, di lapang-an, kedua tokoh ini juga dipaksa keadaan untuk selalu ‘think outside the box,’ karena sepanjang karirnya, mereka tidak pernah menghadapi krisis seperti ini.

      Keputusan open door policy ini bukan keputusan yang mudah. Pertama, kebijakan ini diterapkan di provinsi yang—sete-lah 30 tahun dirundung konflik—dikenal ‘tertutup’ dibanding provinsi Indonesia lainnya.

      Kedua, sepanjang sejarah Republik, belum pernah ada pasukan internasional yang masuk dan beroperasi di wilayah Indonesia. Pasukan INTERFET yang dimotori Australia pernah beroperasi di Timor Timur, namun itu atas permintaan Indonesia dan mereka datang setelah bendera merah-putih terakhir diturunkan di kantor Polda Dili. Berbeda dari Timor Timur, situasi tsunami di Aceh sama sekali tidak ada hubung-annya dengan politik.

      Ketiga, TNI belum berpengalaman mengatur operasi militer kemanusiaan seperti ini. TNI sudah sering melakukan latihan gabung-an dengan militer negara sahabat, namun tidak pernah melakukan operasi kemanusiaan besar-besaran dalam skala internasional seperti ini.

      Keempat, kehadiran pasukan asing dapat menimbulkan risiko politik di dalam negeri, karena rakyat dan elit politik tidak biasa melihat pasukan asing di bumi Indonesia.

      SBY memahami sekali semua hal ini. Namun beliau berpikir sangat jernih dan sangat fokus pada misi, yakni untuk menyelamatkan rakyat, bukan berpolitik. Dalam pembicaraan dengan pembantunya, SBY menyatakan: “Ayo, think outside the box! Kita harus berpikir terang. Ini kan bukan perang, bukan latihan perang, bukan aliansi, bukan konflik, bukan persaingan geopolitik. Ini murni bencana alam dan tragedi kemanusiaan yang sangat buruk, dan kita sangat butuh bantuan. Pasukan negara sahabat ini datang ke Aceh beritikad baik, untuk tujuan kemanusiaan menolong rakyat kita sendiri. Me-reka harus kita sambut baik, dan bantuan mereka harus kita manfaatkan. Mereka bisa kerja sama dengan kita di lapangan. Inilah hakikatnya nasionalisme yang sehat, bukan nasionalisme sempit. Percayalah, sejarah akan mencatat bahwa ini adalah keputusan yang tepat.”

      Saya yakin sebenarnya banyak juga pejabat yang berpandang-an serupa, namun waktu itu tidak banyak yang menyuarakannya. Setelah Presiden SBY memukul gong, barulah tampak bahwa kebijakan ini, walaupun di luar kelaziman, adalah keputusan yang sangat tepat.

      Kebijakan open door tersebut segera mengubah wajah Aceh dan mengubah dinamika operasi tanggap darurat di lapangan. Dalam sekejap, puluhan kontingen militer dan organisasi kemanusiaan -asing  mendarat di Medan dan Banda Aceh. Jumlah penerbangan di bandara Banda Aceh melonjak pesat dari 8 sampai 132 penerbangan per hari. Begitu padatnya arus lalu lintas udara ini sehingga Presiden SBY meminta bantuan PM Badawi agar sebagian pesawat-pesawat ini bisa ditampung di Malaysia. Dalam waktu singkat, sekitar 5.600 militer asing mendarat di Aceh. Mereka segera bekerja sama dengan sekitar 6.200 personil TNI BKO Satgas Bantuan yang didatangkan ke Aceh.

      Setelah penggelaran TNI dan pasukan internasional komplit, ope-rasi kemanusiaan dapat dilakukan secara merata di seluruh Aceh. Letjen Bambang Darmono dapat dengan efisien membagi-bagi tugas setiap pagi kepada personil TNI dan kontingen militer asing, tanpa dibebani lagi hambatan logistik karena kini titik manapun di Aceh dapat dicapai oleh Chinook, Blackhawk atau Superpuma negara sahabat. Segala masalah yang timbul dapat ditanggapi dengan cepat. Puluhan ribu pasien dapat dirawat, semuanya gratis, di rumah sakit lapangan TNI, ataupun rumah sakit apung seperti USNS Mercy dan FGS Berlin.

      Dalam waktu yang tidak lama, medan krisis yang tadinya sangat sulit kini mulai dikuasai. Antara skala permasalahan yang dihadapi dan sumber daya operasi kini menjadi seimbang. Satu per satu masalah jadi kempes.

      Semua kegiatan mereka dikoordinasikan oleh Letjen Bambang Darmono, yang memang ditugaskan dan mendapat pengarahan langsung dari Panglima TNI untuk mengkomandoi semua ini. TNI juga mengkoordinir kegiatan LSM lokal dan internasional. Sejak open door policy, diperkirakan ada sekitar 195 LSM internasional, 38 LSM lokal dan 15 LSM yang berkaitan dengan PBB yang masuk ke Aceh. Saya melihat bagi TNI, mengatur militer asing jauh lebih mudah daripada mengatur LSM, karena militer dari berbagai negara mempunyai ‘budaya organisasi’ yang kurang lebih serupa. Di lain pihak, BINGOs (Big International Non-Governmental Organization) sering mempunyai ego yang tinggi dan sulit diatur. Namun, menurut Letjen TNI Bambang Darmono, “mereka sebenarnya bertujuan baik,” dan mau tidak mau akhirnya bisa dikoordinir oleh TNI.

      Di sini, kita sepantasnya memberikan acungan jempol pada TNI. Pertama, dengan segala keterbatasan perlengkapan, mereka melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian. Saya mendengar banyak sekali cerita mengenai anggota TNI yang berjalan seharian penuh di medan yang sulit untuk menyalurkan bantuan dan menolong masyarakat di tempat terpencil.

      Kedua, TNI juga cepat beradaptasi dalam lingkungan ope-rasional yang sangat berbeda, dari daerah konflik tertutup menjadi daerah krisis yang secara total terbuka untuk operasi kemanusiaan internasional.

      Ada satu catatan penting: walaupun kontingen militer a-sing berjuang mati-matian bersama TNI menyelamatkan rakyat kita, masih tetap ada yang mencurigai mereka. Umum-nya dari kelompok ultra-nasionalis. Ada pihak yang memandang bantuan ini membawa agenda politik, misalnya mendukung separatis GAM. Seorang politisi, misalnya, menyatakan: “Saya khawatir mereka memprovokasi masyarakat sana, ya bisa juga ngompor-ngompori GAM.” Ada juga yang mencurigai bahwa relawan militer asing disusupi oleh agen-agen intelijen. Seorang politisi di DPR mengomentari, “Saya melihat mereka (tentara asing) mendrop barang-barang dengan helikopter. Siapa tahu mereka mendrop kotak-kotak yang berisi senjata, tidak untuk membantu tapi untuk tujuan lain.” Ada yang meminta agar kontingen internasional segera keluar dari Indonesia dan lain sebagainya.

      Menanggapi kekhawatiran ini, Presiden SBY dalam suatu konferensi pers menjawab: “Tidak perlu ada kekhawatiran itu. Apalagi kita yang mengatur mereka ada di mana dan tugasnya apa.” SBY menghimbau: “Tolong dipahami, bahwa dalam mengatasi musibah dalam skala seperti ini, solidaritas global meniscayakan bahwa dilaksanakan bantuan kemanusiaan, yang tidak ada kaitannya dengan politik atau kepentingan lain, tetapi semata-mata kemanusiaan.”

      Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto, menjawab pertanyaan menge-nai intelijen asing, juga menyanggah, dan menghimbau: “Jangan mencurigai keberadaan mereka... Tujuan pokok kita adalah bagaimana upaya maksimal menyelamatkan Aceh, kalau hanya dengan kemampuan sendiri barangkali korban akan lebih banyak.”

      Saya melihat kecurigaan ini bermuara dari sifat xenophobia (sikap takut pada dunia luar dan membenci asing) yang masih kental di kalangan beberapa elit politik. Kenyataannya, tidak ada satu pun negara yang ikut dalam operasi tsunami Aceh yang mendukung GAM. Mereka semua mendukung NKRI dan mereka membuktikan ini dengan sepenuhnya mendukung proses perdamaian dengan GAM dalam bingkai NKRI—bahkan ikut dari luar menekan GAM agar mau berkompromi.

      Di sinilah saya menyadari bahwa salah satu aspek kepemimpinan yang penting adalah kemampuan untuk membaca situasi dengan tepat dan menilai motivasi orang. Orang yang selalu curiga akan selalu ketakutan, akan salah membaca situasi, dan akan selalu keliru mengambil langkah. Untungnya, Presiden SBY dan Panglima TNI tidak teralihkan perhatiannya pada pemikiran yang paranoid ini, dan mereka terus berpikir jernih serta bertindak rasional sesuai tuntutan situasi.

      Di sini saya juga mengamati satu hal menarik: hampir semua yang paranoid ini tidak kelihatan di lapangan. Mereka tidak terlihat mencari jenazah, membersihkan puing, menolong korban, atau mengangkut bantuan. Mereka hanya mencoba menjatuhkan dan menakut-nakuti dari jauh, dari Jakarta. Ini adalah berkah Tuhan: dalam krisis tsunami, orang-orang yang selalu berprasangka buruk tidak menjadi pembuat keputusan dalam operasi tsunami.

      Kontingen militer internasional meninggalkan Aceh akhir bulan Maret 2005, sesuai waktu yang telah ditetapkan pemerintah. Ketika mereka pulang, banyak yang menangis, baik dari TNI maupun di kalangan militer asing, karena jalinan batin yang cepat tercipta sewaktu operasi tsunami yang penuh suka-duka. Personil TNI di lapang-an melihat sendiri bahwa mereka sepenuhnya tulus ingin membantu kita, karena sebagaimana manusia biasa, mereka juga tersentuh melihat penderitaan warga Aceh dan Nias.

      Ketika misi mereka berakhir, sejumlah sasaran telah tercapai. Kondisi tanggap darurat telah berakhir. Kota Meulaboh telah dapat diakses melalui udara, laut dan darat. Komunikasi antar-kota telah dipulihkan. Limapuluh ribu lebih pengungsi telah direlokasi ke pemukiman sementara. Sekitar 127.000 mayat-mayat telah ditemukan dan dikebumikan. Ribuan pasien telah dirawat di rumah sakit apung dan lapangan. Lebih dari 22.000 orang telah dievakuasi keluar Aceh. Puing-puing telah banyak yang dibersihkan. Air bersih telah masuk. Pelabuhan Malahayati di pantai barat telah berfungsi. Wabah penyakit yang biasanya datang setelah bencana ternyata tidak terjadi seperti dikhawatirkan semula oleh banyak kalangan. Tidak ada penduduk yang kelaparan. Karena itulah, Aceh dapat beranjak dari tahap tanggap darurat ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan baik.

      Keputusan open sky Presiden SBY membawa sejumlah dampak strategis. Dampak yang terpenting adalah terhadap intensitas operasi tanggap darurat yang dijalankan TNI di Aceh dan Nias. Letjen Bambang Darmono yang memainkan peran kunci mengatur seluruh operasi tanggap darurat di Aceh me-ngomentari: “Untuk menyelesaikan krisis Aceh tidak mungkin tanpa bantuan dari luar. Dengan sumber daya yang kita miliki waktu itu, saya pikir tidak mampu.” Kombinasi antara pasukan TNI yang bekerja mati-matian dengan pasukan internasional, bekerja-sama dengan LSM lokal dan internasional, menjadi kunci sukses dari operasi ini. Semuanya terkoordinir oleh TNI, semua kegiatan didata, semuanya bersatu padu. TNI dan pasukan internasional saling mengisi secara profesional.

      Di sini, saya dan rekan-rekan di Istana sempat terkesima lagi membaca komentar seorang tokoh nasional yang saya baca di Jawa Post bahwa bangsa Indonesia seharusnya malu karena ternyata luar negeri lebih siap menangani bencana dibanding Pemerintah Indonesia. Ini sama sekali bertentangan dengan kenyataan

di lapangan.

      Sepengetahuan saya, tidak ada perwira, dokter, aktivis yang merasa malu. Semuanya tahu bahwa ini adalah bencana maha dahsyat yang tidak mungkin ditangani sendiri oleh Indonesia. Semuanya bekerja sama secara terhormat dengan sahabat-sahabat internasional kita. Bukannya malu, semua-nya merasa bangga karena melakukan sesuatu yang mulia. Bahkan di kemudian hari ada yang mengatakan bahwa operasi tsunami Aceh lebih baik dibanding dengan penanganan bencana Hurricane Katrina di Amerika Serikat.

      Saya jadi teringat, sewaktu menjadi diplomat di London, komentar seorang politisi Inggris terhadap saingannya: “You cannot lead your people if you always put them down.”

      Kebijakan open door SBY juga berakibat sangat positif bagi reputasi internasional TNI. Jujurnya, walaupun TNI sudah lama melancarkan reformasi, namun citra TNI di dunia inter-nasional masih belum pulih total. Embargo AS masih berlaku. PBB masih membuntuti proses akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM di Timor Timur. Sejumlah LSM terus aktif menyorot kasus-kasus lama. Pendek kata, noda pelanggaran HAM masih melekat pada TNI.

      Operasi tanggap darurat memberikan kesempatan yang sangat langka bagi dunia internasional untuk melihat profil TNI dari dekat. Militer asing menyaksikan dan mendengar sendiri mengenai pengorbanan dan pengabdian anggota TNI/Polri di lapangan. TNI membuktikan dirinya sebagai tentara profesional yang membela rakyat dan tidak canggung bekerja sama dengan siapapun. Semua pasukan dari berbagai penjuru kembali ke negaranya dengan kesan yang positif mengenai TNI, dan mengenai Indonesia. Singkatnya, kebijakan open door SBY memberi kesempatan bagi TNI untuk berkibar, dan Alhamdulillah kesempatan ini dimanfaatkan

dengan baik.

      Dalam konteks internasional, kebijakan open door merupakan apa yang dalam dunia militer dinamakan ‘Military Operation Other Than War (MOOTW)’ terbesar sejak Perang Dunia ke-2. Presiden SBY sendiri menyatakan bahwa “This was something new in international relations, and the course of humanity.” Tidak pernah ada suatu peristiwa dimana begitu banyak militer dari berbagai negara bahu-membahu melaksanakan satu misi bersama. Dalam operasi ini tidak ada musuh, tidak ada militer yang saling menembak. Di Aceh, tentara Malaysia, Singapura, AS, Cina, Jepang, Turki, Meksiko semuanya bekerja sama bahu-membahu—semuanya di bawah kendali TNI.

      Dalam konteks lain, mungkin ini adalah sesuatu yang mustahil, tapi tidak di Aceh. Semua melupakan agenda, semua satu tujuan: menyelamatkan nyawa dan membantu rakyat Indonesia di Aceh dan Nias. Menlu AS Colin Powell setelah mengunjungi Aceh, menyatakan—setelah berdialog dengan awak kapal induk USS Lincoln—bahwa semua tentara AS yang ikut merasa “the tsunami operation was the most important thing they have ever done in their military career.”

      Kebijakan open door juga secara efektif mengubah citra Aceh dari ‘daerah konflik’ dan ‘daerah tertutup’ menjadi ‘zona krisis’ dan ‘daerah terbuka.’ Hal ini penting karena beberapa hal. Pertama, donor internasional perlu tahu bahwa bantuan mereka akan diolah dalam suasana yang terbuka dan transparan. Dana internasional yang kemudian dijanjikan (pledged) untuk rekonstruksi Aceh adalah sekitar USD 9 miliar. Ini belum termasuk dana (Rp 2 triliun) yang dialokasikan pemerintah untuk rekonstruksi Aceh setiap tahunnya.

      Kedua, keterbukaan ini berdampak positif terhadap proses perdamaian, karena setelah Aceh dibuka, GAM melihat sendiri bahwa dunia berdiri bersama Pemerintah Indonesia. Dukungan internasional terhadap upaya perdamaian dengan GAM juga sangat deras, karena seluruh dunia tidak ingin rakyat Aceh yang sudah malang ditimpa tsunami kembali di-sengsarakan oleh konflik.

      Ketiga, sulit bagi LSM dan aktivis anti-RI untuk melemparkan tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM di Aceh. Saya mencatat selama open door policy ini hampir tidak ada, ka-rena memang segala tuduhan ngawur dapat dengan mudah di sanggah oleh ribuan militer, LSM dan wartawan yang menjadi saksi mata di lapangan.

      Tidak lama setelah misi kontingen militer internasional di Aceh berakhir, pada tanggal 2 April 2005, terjadi suatu musibah: helikopter Sea King Australia jatuh sewaktu menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Nias. Penumpang helikopter itu semuanya tewas—6 dari angkatan laut dan 3 dari angkatan udara. Helikopter ini adalah bagian dari kapal perang HMAS Kanimbla yang sebelumnya sudah 3 bulan berada di perairan Aceh membantu korban tsunami. Untuk pertama kalinya, sejumlah tentara Australia tewas di Indonesia dalam misi kemanusiaan membantu rakyat kita.

      Sewaktu jenazah mereka diterbangkan kembali ke Australia, SBY sedang berada di Sydney dalam rangka kunjungan bilateral. Begitu mendengar itu, SBY langsung memutuskan untuk ikut menjemput jenazah di bandara untuk memberi penghormatan terakhir, sekaligus menempatkan bintang jasa, yang sudah disiapkan dari Jakarta, di atas peti jenazah mereka. Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga mereka yang semuanya hadir di bandara militer di Sydney.

      Hari itu, semua menang, semua berjasa, semua terhormat. Kita semua tahu ada petuah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Namun hari itu, SBY juga mengingatkan: bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu berterima kasih pada orang lain yang membantu kita.