Pemimpin Harus Berani Mengambil Risiko

01 January 2005 , 10:00 Wib 2 Comment(s)

Kaliber seorang pemimpin dapat diukur dari kemampuannya membuat keputusan yang berani. Keberanian seorang pemimpin dapat diukur dari risiko yang diambilnya: kalau risikonya kecil, maka keputusannya biasa-biasa saja; kalau risikonya besar, baru keputusan itu bisa dianggap berani. Pemimpin yang tidak pernah mengambil risiko tidak akan mencapai prestasi besar.

      Sejarah Indonesia penuh dengan contoh keputusan berani. Keputusan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah keputusan yang strategis yang sangat berani, dan tepat. Kemerdekaan itu diumumkan dalam kondisi kekosongan setelah Jepang menyerah dan sebelum Sekutu mendarat di Indonesia.

      Dengan proklamasi tersebut, watak revolusi Indonesia berubah menjadi perjuangan untuk mempertahankan dan membela kemerdekaan yang telah diumumkan, dan ini membawa dampak politis dan psikologis yang luar biasa bagi para pejuang kemerdekaan. Dan dengan proklamasi itu, Indonesia berhasil menarik perhatian dunia, yang semakin bersimpati terhadap perjuangan kita untuk merdeka.

      Tidak semua keputusan yang berani itu tepat. Tanggal 1 Januari 1965, misalnya, Presiden Soekarno mengambil keputusan yang dramatis dan mengejutkan: Indonesia keluar dari PBB sebagai protes terhadap pembentukan Federasi Malaysia.

      Namun tindakan ini mengakibatkan Indonesia semakin tersedot dalam poros Jakarta–Hanoi–Pyongyang–Beijing, yang semakin melemahkan politik bebas aktif kita, dan membuat Indonesia semakin terisolir dalam percaturan negara Dunia Ketiga. Karena radikalisasi ini, ekonomi Indonesia semakin merosot, dan rakyat semakin sengsara. Keputusan keluar dari PBB memang berani, namun memberi akibat balik yang buruk bagi kepentingan nasional.

      Salah satu keputusan Presiden Soeharto yang paling berani dan tepat adalah ketika mengakhiri politik konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura di tahun 1967. Dalam suasana dalam negeri yang masih marak dengan pekikan ‘Revolusi melawan Nekolim,’ ‘Sikat kontra-revolusioner,’ dan ‘Ganyang Malaysia,’ Presiden Soeharto mampu melihat kepentingan nasional dengan tajam, jernih dan tegas. Beliau mengakhiri politik konfrontasi dengan cepat, rapi, dan terencana, dan pada tahun 1967 bersama Malaysia dan Singapura membentuk ASEAN yang akhirnya mengubah wajah Asia Tenggara secara permanen sampai sekarang. Akibatnya, Presiden Soeharto mempunyai ruang gerak untuk memusatkan energi pada pembangunan.

      Keputusan Presiden Soeharto untuk mengintegrasikan Timor Timur tahun 1976 juga termasuk berani. Namun secara kilas balik, sebelum MPR ketuk palu integrasi tahun 1976, Pemerintah seharusnya mengadakan dulu referendum di Timor Timur di bawah pengawasan PBB. Saya yakin tidak akan ada yang akan menentang referendum di bawah PBB selama Timor Timur belum resmi masuk ke wilayah Indonesia. Dan jikalau referendum PBB itu dilakukan sebelum integrasi, keabsahan Timor Timur tidak akan lagi dipertanyakan di PBB dan di dunia internasional, dan secara politis dan moral, integrasi bisa tumbuh kokoh di bumi Timor Timur sendiri.

      Keputusan Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 untuk memberikan 2 opsi—otonomi khusus atau lepas dari NKRI—pada provinsi Timor Timur juga merupakan keputusan yang sangat berani.

      Jujurnya, tidak ada satu pun orang di Pemerintah, termasuk saya sendiri yang waktu itu menangani Satgas Timor Timur, yang berani mengusulkan, apalagi mengambil keputusan itu. Menlu Ali Alatas sendiri sempat kaget atas keputusan spontan Presiden Habibie itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Presiden Habibie, yang baru beberapa bulan menjadi Presiden dan tanpa konstituen politik yang mapan, berani membuat keputusan itu.

      Sayangnya, Presiden Habibie terlalu cepat memaksakan kerangka waktu jajak pendapat: jarak waktu an-tara kesepakatan di New York dan hari-H jajak pendapat di Timor Timur hanya sekitar 5 bulan.

      Dalam kurun waktu yang sangat sempit itu, situasi di lapang-an seperti dikejar setan: UNAMET (United Nations Mission in East Timor) buru-buru menggelar misinya tanpa pemahaman yang memadai mengenai kondisi lokal, rakyat bingung mengenai penjelasan kedua opsi yang berbelit-belit, polarisasi sosial, dan politik semakin tajam, insiden kekerasan terus terjadi. Kalau saja persiapan jajak pendapat diberi waktu paling tidak 1 tahun, kemungkinan besar situasi di Timor Timur akan lebih terjamin dan peristiwa 1999 tidak akan terjadi. Presiden Habibie mengambil keputusan yang berani, dan penuh risiko, tapi waktunya terlalu dipaksakan, dan dampaknya kacau.

      Tidak semua keputusan yang berani itu perlu. Tahun 2000, Presiden Wahid mengumumkan gagasan untuk mencabut TAP MPRS XXV/1966 mengenai pembubaran dan pelarang-an PKI. Alasan yang diberikan Presiden Wahid bermacam-macam. Namun gagasan tersebut tidak mencerminkan aspirasi rakyat awam dan segera mengundang protes dari berbagai parpol, yang mengancam akan mengadakan Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Wahid. Gagasan Presiden Wahid memang ‘berani,’ namun akhirnya hanya merugikan dirinya sendiri pada saat beliau seharusnya membangun jembatan politik.

Dari semua keputusan Presiden SBY, ada dua keputusan besar yang menurut saya sangat berani. Pertama, keputusan SBY untuk memulai kembali perundingan dengan GAM di awal 2005. Keputusan ini mengandung berbagai risiko: risiko ditolak GAM, risiko perundingan gagal lagi, risiko ditentang aktor-aktor politik dalam negeri—tapi SBY maju terus dan akhirnya berhasil. Hal ini sudah kita bahas dalam bagian lain buku ini.

      Keputusan kedua adalah tindakan SBY menurunkan subsidi dan menaikkan harga BBM. Apapun yang terjadi dalam kurun waktu 2004–2009, paling tidak dua keputusan besar ini sudah menjadi sejarah capaian Presiden SBY. Menarik dicatat, kedua keputusan besar ini diambil pada tahun yang sama.

      Masalah BBM sudah ada di benak Presiden SBY sejak awal. Ketika SBY dilantik, harga bensin masih berkisar Rp 1.800 per liter—harga BBM termurah di dunia saat itu. Tahun itu, subsidi BBM melonjak tinggi sampai Rp 70 triliun. Dan defisit APBN 2004 membengkak dari Rp 26,3 triliun menjadi Rp 38,1 triliun atau meningkat sebesar Rp 11,8 triliun.

      Karenanya, dalam hati SBY, timbul satu pertanyaan besar: apa-kah gejala ini akan terus berlangsung tahun 2005 dan seterusnya sampai 2009?

      Yang jelas, perubahan memang sulit dilakukan karena rakyat Indonesia sudah terlalu lama dimanjakan de-ngan minyak murah. Dalam era Presiden Soeharto dulu, terutama sewaktu OPEC berjaya di era 70-an, produksi minyak kita berlimpah ruah, sempat mencapai 1,7 juta barel per hari, dan sebagian besar diekspor kare-na kebutuh-an domestik waktu itu relatif kecil. Akibatnya, Peme-rintah kebanjiran petrodollar, APBN tumbuh subur, dan rakyat berlimpah minyak murah yang disubsidi dengan lapang dada oleh Pemerintah.

      Sahabat saya Dr. Chatib Basri menyatakan: “Mungkin hanya di Indonesia dimana pada dekade 90-an harga satu liter bensin jauh lebih murah dibanding satu liter air mineral, yang terkadang digunakan bukan untuk minum tetapi juga sekedar untuk mencuci tangan!”

      Situasi ini mulai berubah di tahun 2004, dan sete-lahnya. Harga minyak terus naik, dari kisaran USD 21 per barel mencapai USD 40 per barel di akhir tahun 2004, dan terus meningkat ke USD 60 per barel pada awal tahun 2005.

      Sementara itu, produksi minyak Indonesia menurun menjadi 1,18 juta barel per hari, sedangkan konsumsi dalam negeri melonjak drastis karena semakin banyak orang yang memiliki mobil dan motor.

      Indonesia kini membeli minyak lebih banyak daripada yang kita jual, dan dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sudah menjadi negara net pengimpor minyak. Impor minyak kita, yang mencapai rata-rata 400–500 ribu barel per hari, dibeli dengan mata uang dolar Amerika. Karena dolar Amerika tersebut harus dibeli oleh Rupiah, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika semakin tertekan.

      Sementara itu, karena minyak kita yang disubsidi negara jauh lebih murah dari harga dunia, para penyelundup pesta-pora menjual minyak kita ke negara tetangga dengan berbagai cara—dengan kapal, mobil bahkan pipa yang ditanam di bawah laut.

      Subsidi BBM yang selama ini dimaksudkan untuk menolong rakyat ternyata juga salah alamat. Menurut sebuah lembaga kajian, rumah tangga miskin di-defini-sikan sebagai rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per bulan Rp 175.000 atau kurang. Dengan penghasilan sekecil itu, mereka sudah pasti tidak punya mobil, sehingga tidak akan terpe-ngaruh langsung dengan kenaikan harga BBM. Mereka hanya punya uang untuk makan dan jika ada sisanya untuk biaya sekolah anak-anaknya. Subsidi BBM, karenanya, sebagian besar dinikmati kelas menengah ke atas yang tidak berhak menerimanya, sementara banyak rakyat miskin atau setengah miskin (poor and near poor) yang jauh lebih membutuhkan dana tersebut hanya gigit jari.

      SBY karenanya melihat masalah subsidi BBM sebagai kebijakan yang tidak rasional, salah kaprah, dan salah sasaran. Hal ini sebenarnya sudah disadari banyak orang, namun tidak ada yang berani membuat keputusan politik untuk memperbaikinya.

      Situasi ini yang dihadapi Presiden SBY awal tahun 2005 karenanya sangat berbeda dengan situasi yang dihadapi Pemerintah sebelumnya. Di masa Presiden Megawati, harga minyak stabil sekitar USD 20-an dolar, dan memasuki tahun 2004 masih dibawah USD 30. Tahun 2004, semasa kampanye pemilu, harga minyak naik terus, mendekati USD 40 di akhir tahun.

      Pada saat yang bersamaan, nilai tukar Rupiah semakin melemah, sementara impor minyak kita pun tidak berkurang. Dampaknya bagi keuangan negara sangat berat. Ingat, alokasi subsidi BBM pada APBN 2005 hanya sebesar Rp 19 triliun, dan itupun untuk bulan Januari dan Februari sudah habis Rp 13 triliun, sekitar 68% dari subsidi untuk seluruh tahun.

      SBY karenanya mempunyai 2 opsi. Opsi pertama: tetap memberikan subsidi BBM seperti tahun 2004—business as usual—apapun dampaknya bagi eko-no-mi nasional. Opsi ke dua: mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM.

      Apabila opsi pertama yang diambil, maka subsidi BBM akan meroket, mungkin sekitar Rp 100 triliun, dan dampaknya bagi kesehatan fiskal dan bagi APBN akan sangat serius. Apabila opsi kedua yang dipilih, SBY akan menghadapi risiko politik yang besar: demonstrasi, kerusuhan, instabilitas. Masih segar dalam ingatan para pembantu Presiden SBY bahwa salah satu pemicu kerusuhan sosial yang menjatuhkan Presiden Soeharto tahun 1998 adalah kenaikan harga sembako dan BBM. Dan Indonesia hanya satu dari sekian banyak contoh.

      Di Bolivia, terjadi kerusuhan setelah harga air naik (2000); begitu juga di Ekuador ketika harga gas masak melonjak (2001), dan juga di Nigeria, Mesir, Venezuela, Peru, Jordania, Zambia, Republik Dominika.

      Di Argentina—ekonomi nomor 3 terbesar, dengan kelas mene-ngah terbesar, di Amerika Latin—pada ta-hun 2001 terjadi kerusuhan massal akibat kenaikan harga (terutama harga daging sapi) yang akhirnya memaksa Presiden Fernando De la Rua lengser dan melarikan diri dengan helikopter dari Pink Palace. Dan kita melihat sendiri tahun 2007, di Myanmar timbul demonstrasi besar-besaran yang berbuntut kerusuhan karena harga minyak naik.

      Di sinilah kepemimpinan SBY benar-benar diuji: yakni apakah akan cari selamat atau cari solusi. Pilihan pertama hanya akan menunda masalah, sementara pilihan ke dua akan pahit namun dapat menyembuhkan masalah. Pilihan pertama menghindari risiko, sementara pilihan kedua penuh risiko.

      Di sini, penting diingat bahwa di awal 2005, SBY relatif masih dalam kondisi bulan madu dalam jabatannya dan popu-laritasnya sangat tinggi. Godaan untuk menjaga popularitas dan menghindari kontroversi pasti ada.

      Setelah memperhitungkan berbagai kemungkinan, SBY memutuskan untuk mengambil opsi ke dua: menaikkan harga BBM. Menurut SBY, mengurangi sub-sidi BBM adalah kebijakan ekonomi yang perlu dan rasional, namun juga secara moral lebih bertanggung jawab karena lebih pro-rakyat miskin. Uang yang dihemat dari subsidi BBM dapat disalurkan langsung ke rakyat miskin.

      Pada tanggal 1 Maret 2005, Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 29% dari harga semula. Minyak tanah, yang sangat penting bagi rakyat banyak, tetap disubsidi. Dalam pidatonya, Presiden SBY menyatakan: “Pilihan ini adalah pilihan sulit, amat sulit dan pahit. Namun disini kita harus memilih, mana yang lebih penting dan lebih dibutuhkan rakyat banyak: subsidi untuk BBM atau subsidi untuk kebutuhan pokok: seperti beras murah, kesehatan dan pendidikan yang murah. Saya tahu ini adalah keputusan yang sulit, amat sulit. Namun demi kepentingan rakyat banyak, saya memutuskan untuk mengambil kebijakan ini.”

      Untuk mengurangi beban rakyat akibat pengurang-an subsidi BBM tersebut, Pemerintah menyiapkan Program Dana Kompensasi Sosial, antara lain berupa pe-nyediaan beras murah, sekolah gratis dari tingkat SD sampai SMA hingga pelayanan kesehatan gratis, khususnya bagi ma-syarakat miskin.

      Sayangnya, ternyata persoalan subsidi BBM belum berhenti sampai di situ. Tanpa diduga, sejak bulan Mei, harga minyak dunia melambung terus. Bulan September 2005, harga minyak melewati USD 90 per barel, bahkan sempat mencapai harga tertinggi yang belum pernah terjadi dalam sejarah: USD 100 per barel. Ini jauh sekali di atas asumsi harga minyak dunia pada APBN 2005 yang telah direvisi sebesar USD 45 per barel dan inipun sudah direvisi dari asumsi sebelumnya sebesar USD 24 per barel.

      Presiden SBY dihadapkan pada situasi yang sulit—lebih sulit dari sebelumnya. Sewaktu SBY menaikkan harga BBM pada bulan Maret, beliau mengharapkan kebijakan tersebut dilakukan hanya untuk sekali itu saja, dengan asumsi harga minyak dunia akan stabil. Namun kini situasi harga minyak—faktor eksternal yang sepe-nuhnya di luar kendali Indonesia—memaksa Presiden SBY untuk menghitung risiko lagi.

      Kembali, Presiden menugaskan tim ekonominya untuk memberi beberapa opsi. Waktu itu, ada beberapa alternatif skenario kenaikan harga BBM yang saat itu diajukan oleh tim ekonomi Presiden, mulai dari kenaikan 50%, 60% hingga di atas 100%. Pilihan SBY: naikkan harga BBM sekaligus di atas 100%.

      Akhirnya setelah semua pertimbangan dan persiapan yang matang, tanggal 1 Oktober 2005, Presiden SBY meng-umumkan kenaikan harga BBM yang sangat berani, dengan rata-rata kenaikan 126%.

      Bensin ‘premium’ dari Rp 2.400 menjadi Rp 4.500 (naik 87,5%), solar dari 2.100 menjadi Rp 4.300 (104,8%), mi-nyak tanah dari Rp 700 menjadi Rp 2.000 (185,7%). Sebagai kompensasi, pemerintah menyiapkan subsidi tunai langsung khusus kepada masyarakat miskin atau setengah miskin (near poor).

      Risiko yang diambil SBY kali ini jauh lebih besar dari keputusan bulan Maret. Saya ingat waktu itu SBY banyak sekali mendapat tekanan politik yang deras dari berbagai penjuru: berbagai protes, demonstrasi, SMS, dan surat meminta beliau untuk tidak menurunkan subsidi. Beberapa fraksi DPR menentang keras kebijakan itu, bahkan mendesak untuk menggunakan hak angket DPR terhadap Pemerintah. Ada juga demonstrasi dari berbagai unsur masyarakat, seperti mahasiswa, supir-supir angkutan, pedagang, dan buruh. Banyak yang mengancam bahwa Pemerintah SBY akan jatuh akibat kebijakan ini.

      Namun SBY tidak goyah dan tetap yakin terhadap keputusannya untuk mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM. Bahkan beliau siap untuk kehilangan popularitasnya demi mempertahankan keyakinannya: “Saya harus menomordua-tigakan popularitas pribadi saya… Salah kalau saya ingin populer, tetapi ekonomi kita ambruk, pilar ekonomi nasional kropos dan jatuh. Saya berusaha berbuat sekuat tenaga untuk melindungi si kecil (rakyat kecil—red).”

      Alhamdullilah, semua perkiraan buruk ternyata tidak terjadi. Pemerintah tetap berdiri, dan pil pahit yang diberikan Presiden SBY ternyata dapat menolong ekonomi Indonesia, dengan menyelamatkan makro ekonomi Indonesia.

      Memang 6 bulan pertama setelah kenaikan BBM di bulan Oktober 2005, dampak terhadap kondisi makro ekonomi langsung terasa: pertumbuhan ekonomi yang melambat, inflasi pada bulan oktober itu saja mencapai 8%, untuk tahun 2005 rata-rata inflasi hampir sebesar 17%.

      Namun, setelah 6 bulan pertama, kondisi makro ekonomi nasional kembali membaik. Pertumbuhan eko-nomi kembali meningkat, tahun 2006 rata-rata tingkat inflasi turun menjadi 6,6%, Rupiah kembali menguat di angka 9.100-an, dan tingkat suku bunga menurun dari 12,75% menjadi 9,75%. Indeks harga saham juga meningkat tajam dari 900 menjadi 1.500—tanda bahwa pasar percaya bahwa langkah yang diambil Presiden SBY adalah tepat.

      Kepercayaan pasar ini didasarkan pada beberapa faktor: sudah tidak ada lagi ekspektasi kenaikan BBM; anggaran negara sehat; Pemerintah dipandang mampu mengendalikan situasi sehingga tidak timbul kerusuhan; dan keberhasilan program kompensasi Bantuan Langsung Tunai.

      Ada satu hal lagi: sebelum menaikkan harga BBM, Presiden SBY memprediksikan pada pembantunya: “Saya yakin kalau BBM dinaikkan di atas 100%, tahun depan nilai Rupiah bisa dibawah Rp 10.000.” Pada saat itu, tim ekonomi tidak ada yang meyakini firasat Presiden SBY, walaupun tentunya hal ini mereka pendam dalam hati. Namun akhirnya, Rupiah memang kembali menguat, dan ini membuat situasi pasca-kenaikan BBM sangat kondusif. Ini juga menunjukkan naluri SBY yang kuat sebagai pemimpin.

      Kebijakan menaikkan harga BBM lebih dari 100% itu juga mendapat apresiasi yang tinggi dari dunia internasional. Bahkan pada berbagai pertemuan internasional (antara lain pertemuan G-20, Asia-Europe Meeting) Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu diminta untuk mempresentasikan kebijakan BBM Indonesia itu untuk menjadi studi kasus bagi negara lain.

      Rupanya langkah Presiden SBY yang ‘ekstrim’ itu banyak menarik perhatian, sehingga ada negara yang ingin belajar dari keberhasilan Indonesia menangani masalah BBM.

      Pendek kata, keputusan SBY mengurangi subsidi BBM adalah keputusan yang berani, bukan saja untuk ukuran Indonesia, namun juga untuk ukuran internasional. SBY menaikkan harga BBM bukan sekali, tapi dua kali. Kenaikan kedua pada bulan Oktober bahkan lebih dari 100%—tidak ada negara lain di dunia yang melakukan perubahan kebijakan sedrastis ini.

      Yang membuat orang geleng-geleng kepala adalah bahwa setelah mengambil keputusan ini, SBY bukannya jatuh namun justru semakin mapan. Ekonomi se-makin tumbuh, masyarakat tidak bergejolak dan po-litik tetap stabil. Di sini, SBY menunjukkan bahwa beliau mampu menggabungkan kalkulasi ekonomi dan kalkulasi politik dengan tepat.

      Sejak keputusan itu, saya suka geli sendiri kalau men-dengar lawan politik beliau menuduh SBY sebagai sosok yang peragu. Dengan segala hormat, saya yakin se-kali siapapun yang berucap seperti itu tidak akan berani mengambil risiko mengurangi subsidi BBM sebagaimana dilakukan SBY tahun 2005.