Mengukir Sejarah Diplomasi di Bali

 

Setiap diplomat mendambakan untuk menjadi saksi suatu momen sejarah yang akan membekas seumur hidup. Yang pasti, tidak semua diplomat beruntung menemukan momen emas itu. Namun saya berhasil menemukannya, pada tanggal 15 Desember 2007.

      Hari itu, seluruh perhatian dunia tertuju pada Indonesia, tepatnya di Bali. Di sinilah sedang diadakan UN Conference on Climate Change (UNCCC), konferensi internasional terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Konferensi Bali ini, yang di kalangan diplomat disebut sebagai COP-13, jauh lebih besar dari Konferensi Asia-Afrika (Bandung, 1955), atau KTT Non-Blok (Jakarta, 1992), atau KTT Asia-Afrika ke-2 (Jakarta, 2005). Lebih dari 10.000 orang dari 190 negara meramaikan UNCCC dalam acara maraton yang berlangsung selama 2 minggu penuh. Seluruh Nusa Dua menjadi kawasan tertutup.

      Tahun 2007 bisa disebut sebagai tahun perubahan iklim. Sewaktu The Earth Summit menghasilkan Konvensi Rio tahun 1992, masalah lingkungan hidup masih merupakan isu abstrak di benak sebagian besar penduduk dunia—disadari penting, tapi tidak mendesak.

      Di tahun 2007, opini dunia sudah berubah drastis. Isu lingkung-an meroket menjadi isu global nomor satu—jauh melebihi terorisme, harga minyak, atau flu burung. Hal ini karena warga dunia, terutama di negara maju, sudah melihat dan merasakan bukti dari fenomena perubahan iklim: banjir di Inggris, Meksiko dan Malaysia; badai Katrina di AS dan badai Felix di Nicaragua, angin puyuh di Bangladesh, kebakaran hutan di Kalimantan, kebakaran lahan di Yunani, kemarau panjang di Afrika, cuaca ekstrim, hujan ekstrim di India, Nepal, Bhutan dan Bangladesh; gagal panen; kekering-an; gunung es mencair; air laut naik, dll.

      Di mana-mana, isu perubahan iklim menjadi isu politik tinggi. Di Amerika, Uni Eropa, Inggris, Jerman, Jepang, Perancis, Kanada, Australia, Pemerintah dan oposisi bersaing membuktikan kepedulian mereka terhadap masalah perubahan iklim. Di Yunani, Peme-rintah jatuh karena masalah kebakaran hutan. Di Sudan, konflik semakin parah karena faktor kekurangan air dan kekeringan.

      Dunia usaha, terutama perusahaan minyak, juga berlomba-lomba menampilkan wajah yang beda. Istilah ‘clean and green,’ ‘carbon-credit,’ “carbon-neutral,’ ‘eco-friendly,’ ‘green investment’ menjadi jargon di mana-mana.

      Di Hollywood, film ‘An Inconvenient Truth’ yang dibuat Al Gore memenangkan Oscar. Setelahnya, di Oslo, Komite Nobel memberi-kan Nobel Perdamaian 2007 kepada Al Gore dan Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC), yang dinilai berjasa memba-ngunkan kesadaran masyarakat dunia terhadap bahaya perubahan iklim.

      Seluruh pertemuan internasional tahun 2007 juga menjadikan ‘climate change’ sebagai agenda utama: G-8 di Heiligendamm, APEC di Sydney, ASEAN di Singapura, Uni Eropa di Lisabon, dan sidang PBB di New York.

      Semua arus deras diplomatik, politik, ekonomi, sosial ini bermuara di Bali. Pertemuan-pertemuan sebelumnya—di Lisabon, Sydney, New York—hanya bersifat pemanasan dan penjajagan, bukan negosiasi yang mengikat. Di Bali-lah, dalam forum PBB yang resmi, akan ditetapkan respon kolektif negara-negara dunia ter-hadap perubahan iklim.

      Yang menjadi tanda tanya besar: apakah Bali akan menghasilkan konsensus baru, yang lebih efektif dari target Protokol Kyoto yang akan segera kadaluwarsa.

      Protokol Kyoto, satu-satunya pengaturan berskala global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, hanya mengatur target pengurangan emisi sampai tahun 2012. Pengaturan global paska-2012 sama sekali tidak ada. Protokol Kyoto sendiri sangat lemah, kare-na hanya menerapkan target pengurangan emisi gas kaca sebesar 5% untuk negara-negara maju, jauh dibawah target 25–40% yang dianggap layak oleh Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC). Yang paling parah, Amerika Serikat, penghasil emisi terbesar di dunia, tidak ikut dalam Protokol Kyoto, begitu pula Australia.

      Sepuluh tahun setelah Protokol Kyoto ditandatangani, hanya segelintir negara maju yang mencapai target 5%—Rusia, Jerman, Inggris—sementara secara global konsentrasi emisi gas rumah kaca semakin meningkat, bukan berkurang. Sementara itu, Cina, India, Brasil—baik karena pertumbuhan industri, transport maupun pengurangan lahan hutan—terus meningkatkan emisi gas rumah kacanya dan tidak mau mengalah selama negara-negara maju dipandang belum serius membuktikan komitmennya.

      Politik perubahan iklim karenanya sangat rumit: AS dan Australia tidak ikut Protokol Kyoto; negara maju tidak mau pertumbuhan ekonominya diperlambat; negara berkembang menuntut agar ne-gara maju memulai dulu pengurangan emisi; target pengurangan emisi global belum ada; pembagian teknologi hemat energi belum jelas; kerja sama konservasi hutan masih mengambang; sementara gas rumah kaca bertambah terus menciptakan malapetaka di mana-mana.

      Timbul situasi kontradiktif: di satu sisi, ada harapan masyarakat dunia yang sangat besar untuk mencapai konsensus baru; di lain sisi, ada resiko kegagalan yang tinggi karena susah mencari titik temu, baik antara negara-negara maju, maupun antara negara maju dan negara berkembang. Taruhannya di sini bukan lagi kepentingan nasional, tapi kepentingan umat manusia dan planet bumi. Sungguh suatu tantangan dan tanggung jawab yang luar biasa.

      Situasi ini dipahami benar oleh Presiden SBY. Jauh-jauh di awal 2007, SBY sudah menggariskan sejumlah kriteria sukses bagi Indonesia.

      Yang paling pertama adalah sukses sebagai tuan rumah konferensi. SBY menegaskan: “Prioritas kita yang paling utama adalah menjadi tuan rumah yang baik. Segala urusan persidangan, logistik, administrasi, akomodasi, transportasi, dan semuanya harus lancar. Kita harus membuktikan bahwa Bali memang bisa menjadi ibukota Konvensi dunia, tidak kalah dari Amerika atau Eropa. Bali juga harus kita jamin aman seaman-amannya.”

      Waktu itu, memang ada kekhawatiran teroris akan memanfaatkan pertemuan akbar di Bali ini untuk melakukan serangan, dan PBB juga sempat mencemaskan diketemukannya virus H5N1 di Bali beberapa minggu sebelum Konferensi dimulai.

      Kriteria sukses kedua yang ditetapkan SBY adalah bahwa UNCCC harus bisa menghasilkan ‘new global consensus’ untuk menghadapi perubahan iklim. Dua bulan sebelum Bali, para pemimpin dunia, dalam pertemuan khusus membahas perubahan iklim di markas PBB New York, menyerukan bahwa Konferensi Bali harus mencapai ‘breakthrough’ (terobosan). Bagi SBY, tolak ukurnya yang terpenting adalah kemampuan menelorkan Bali Roadmap, yakni kesepakatan kolektif seluruh anggota PBB untuk segera memulai proses perundingan global intensif mengenai perubahan iklim, yang harus selesai tahun 2009, sehingga ada waktu 3 tahun untuk diratifikasi negara-negara dunia sebelum resmi dilaksanakan setelah 2012. Bali Roadmap ini juga perlu memuat elemen-elemen yang perlu menjadi bagian dari pengaturan global baru ini, misalnya: mitigasi, adaptasi, teknologi, dan pendanaan. Menurut SBY, “Kalau 15 tahun lalu konferensi PBB di Brasil menghasilkan Konvensi Rio yang sangat historis, maka tahun 2007 Konferensi PBB harus identik dengan Bali Roadmap.”

      Kriteria sukses ketiga adalah peran Indonesia dalam upaya mencari konsensus global yang sangat rumit itu. SBY menyatakan: “Saya tidak ingin Indonesia hanya menjadi penyedia tempat dan jasa katering. Indonesia harus bisa memainkan peran, bukan saja sebagai Presiden COP-13, namun sebagai negara yang dapat menjembatani perbedaan antara negara maju dan berkembang, dan dapat mendorong konsensus.” SBY berkali-kali menegaskan: “Zona konsensus itu ada. Kita harus cari zona konsensus itu, dan upayakan agar semua negara bisa masuk di sana.”

      SBY yakin sekali Indonesia bisa berperan yang membangun: “Kita punya banyak aset: kita berhubu-ngan baik dengan negara-negara maju, dan kita juga punya standing yang baik di dunia berkembang. Dan kita punya kartu, yakni hutan hujan tropis, satu-satunya alat untuk menyerap karbondioksida di atmosfir. Kita harus memainkan kartu itu dengan tepat, dan tidak boleh defensif.” SBY benar: dengan segala kecanggihan teknologi, sampai sekarang belum ada mesin buatan manusia yang bisa menyedot CO[1] 2 di atas, kecuali pohon dan tanaman, dan ini membuat hutan kita menjadi harapan umat manusia.

      Untuk memajukan peran Indonesia, selama tahun 2007, SBY terus berusaha ‘menabung’ dalam politik perubahan iklim yang sangat intens. Dalam KTT APEC di Sydney bulan September 2007, SBY mengangkat isu konservasi terumbu karang di kawasan Pasifik, dan berhasil memasukannya dalam Deklarasi APEC mengenai perubahan iklim.

      Banyak yang tidak mengetahui ini, termasuk saya sendiri: selain mempunyai hutan rimba ‘amazon’ di darat, Indonesia juga mempunyai ‘amazon’ di laut, yakni koleksi terumbu karang yang mengandung sumber hayati laut terkaya di dunia, dan diperkirakan menjadi sumber mata pencaharian bagi sekitar 120 juta orang. Wilayah ini tersebar di zona maritim yang sangat luas, berbentuk segitiga, dan terbentang dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, Solomon Islands. Inisiatif yang dipelopori SBY ini kemudian dinamakan Coralreef Triangle Initiative (CTI), dan sekarang telah menjadi proses diplomasi yang terus berjalan.

      Setelah itu, Presiden SBY mengambil inisiatif mengadakan pertemuan khusus antara negara-negara yang memiliki hutan hujan tropis dari Asia, Afrika dan Amerika Latin—kemudian dinamakan kelompok Fo-restry-11, karena dihadiri oleh 11 negara. Pertemuan ini dilaksanakan di markas PBB di New York, dan dimaksudkan untuk mengirim sinyal kepada dunia bahwa negara-negara yang punya hutan hujan tropis adalah bagian penting dari solusi, bukan bagian dari masalah, perubahan iklim.

      Setelah itu, SBY juga menjadi tuan rumah perte-muan pemanasan Pra-Konferensi Bali (Pre-COP 13) di Bogor, untuk memuluskan jalan ke arah konsensus global. Dan di awal bulan Desember, beberapa hari sebelum Konferensi Bali, SBY dan Ibu Ani melancarkan program nasional menanam 79 juta pohon di seluruh Indonesia.

      Di sini, saya melihat Presiden SBY mempersiapkan diri secara total untuk Konferensi Bali. Tidak terhitung berapa kali SBY mengadakan rapat Kabinet, baik paripurna maupun terbatas, untuk membahas persiapan fisik maupun substansi. SBY juga meninjau sendiri fasilitas Konferensi, melihat ruang-ruang sidang, me-ngecek pelantang (microphone), dan berkantor di Bali sampai akhir pertemuan untuk memantau dari dekat dan memberikan dukungan moral bagi delegasi Indonesia dan seluruh petugas di lapangan.

      Terlepas semua persiapan ini, saya tetap melihat ke khawatiran dalam raut muka SBY, karena beliau memang belum melihat tanda-tanda kompromi yang nyata. Situasi menjelang konferensi Bali dapat disimpulkan dengan gamblang: harapan tinggi, probabilitas rendah.

      Saya teringat sebelum berangkat ke Bali, Sekjen PBB Ban Ki-moon menelepon SBY dari New York, khusus untuk menyampaikan: “We cannot afford to fail in Bali. I am counting on your leadership, Mr. President.” Tampaknya Ban Ki-moon, sebagaimana SBY, juga risau melihat prospek perundingan di Bali.

      Nyatanya memang, sejak awal, Konferensi Bali kaya dengan retorika namun miskin terobosan. Semua delegasi berbicara lantang dan sa-ling lempar kritik, namun hampir tidak ada yang memberikan kon-sesi. Semuanya saling menunggu siapa yang akan mengalah duluan. Kalaupun ada ruang untuk kompromi, tampaknya mereka akan simpan sampai menit terakhir perundingan.

      Ketika UNCCC masuk babak pertemuan puncak tanggal 12 Desember, perundingan masih tetap jalan di tempat—tidak ada kemajuan. Hari itu, SBY, bersama Sekjen PBB dan Kepala Ne-gara/Pemerintah lainnya, untuk pertama kalinya bicara di depan sidang UNCCC. Semua kata dalam pidatonya sudah diukur dan ditakar, agar kritis, keras, namun berimbang dan konstruktif.

       SBY mengkritik Protokol Kyoto dan mengeluh bah-wa prinsip ‘common and differentiated responsibility’ yang menjadi acuan ne-gara maju dan berkembang masih sangat lemah implementasinya: “The Kyoto Protocol did not adequately address the issue of sustainable forestry in developing countries—our indispensable carbon sinks. Thus, ten years after Kyoto, the world has seen neither reduced emissions, nor more carbon sinks. This is not acceptable, and we must urgently reverse this trend!

      ... Unfortunately, for so many years, we have not given the concept adequate flesh and bone. Now is the time that we specify more clearly how to best implement this concept of ‘common but differentiated responsibilities and respective capabilities,’ beyond generalities, beyond promises, into concrete numbers, concrete programs, concrete schemes and concrete road map.”

      Presiden mengingatkan bahwa negara maju dan berkembang harus sama-sama mencari solusi dan masing-masing berperan, sembari mengingatkan negara maju bahwa “many in developing countries worry not about cars, air conditions, or cell phones but about whether they will have food on their plate.” SBY juga mengusulkan sejumlah sektor dimana kerja sama konkrit dapat dibangun antara dunia maju dan berkembang: berbagi pengalaman membangun low-carbon economy, mitigasi dan adaptasi, berbagi teknologi, menggalakkan energi yang dapat diperbaharui, membantu negara kepulauan yang terancam tenggelam karena air laut semakin naik, insentif untuk swasta.

      Presiden SBY kemudian menghimbau Konferensi agar berjuang terus untuk mencapai konsensus Bali Roadmap: “... it is absolutely critical for this Conference to produce, at the end of our gathering, the Bali Road Map. We urge everybody to be on board in completing our post-2012 framework in the next two stops in Poland and in Denmark. With the Bali Road Map, we can immediately start intense negotiations to conclude a single post-2012 multilateral framework on climate change. That Road Map must have a clear agenda on what will be negotiated, including the key building blocks, which we have identified as at least comprising of mitigation, adaptation, finance and technology. And that Road Map will have a clear timeline of work and completion of work. We must be able to finish the negotiations in a space of 2 years, ending in 2009! We must do this quickly to ensure that there will be no gap after the first phase of the Kyoto Protocol ends in 2012.”

      Presiden SBY juga membuat seruan yang langsung terhadap Amerika Serikat: “We must ensure that the United States of America, as the world’s biggest economy, the world emitter of greenhouse gas, and the world leader in technology, is PART of such post-2012 arrangement, because otherwise we will not be able to effectively address the climate change issue.”

      SBY menutup pidatonya dengan mengingatkan peserta Konferensi: “For we are embarking on the greatest project in the history of human civilization. And the worst thing that can happen here is to end our Conference with no consensus, no breakthrough, and its all business as usual. We should avoid this scenario at all costs. It is time for leadership and decision. It is time to say what we mean and mean what we say.”

      Pidato SBY mendapat sambutan positif dari Konferensi. Sete-lah SBY, sederetan pemimpin dunia berbicara: Sekjen PBB Ban Ki-moon, PM Kevin Rudd dari Australia, PM Lee Hsien Loong dari Singapura, PM Jens Stoltenberg dari Norwegia, PM Michael Somare dari Papua Nugini dan lain-lain. PM Kevin Rudd mendapat tepuk tangan riuh ketika mengumumkan perubahan kebijakan Australia yang akan meratifikasi Protokol Kyoto. Hari itu, dibantu hujan pidato yang penuh inspirasi, Konferensi Bali seakan-akan kembali mendapat suntikan energi.

      Sayangnya, energi baru ini tetap tidak berhasil membawa dampak di meja perundingan. Setelah memberikan pidato, semua Kepala Negara pergi meninggalkan Bali, termasuk Sekjen PBB yang menuju Timor Leste. SBY sebagai tuan rumah, tidak mau kembali ke Jakarta, dan memutuskan untuk tetap tinggal di Jimbaran, 10 menit dari lokasi Konferensi Bali di Nusa Dua.

      Namun selama 3 hari berikutnya, walaupun perundingan berlangsung sampai larut malam, tetap tidak ada hasil yang berarti. Memang ada beberapa capaian yang sebenarnya lumayan, misalnya, kesepakatan untuk berbagi teknologi, dana untuk avoided deforestation and afforestation, dana Adaptation Fund. Namun tolok ukur yang dikejar SBY—Bali Roadmap—masih belum ada, dan selama hal ini belum disepakati, maka Konferensi Bali akan dianggap ompong besar.

      Konferensi Bali sebenarnya dijadwalkan berakhir tanggal 14 Desember, namun karena masih belum ada kesepakatan, penyelenggara akhirnya memutuskan untuk mengundurkan 1 hari lagi.

      Malam itu, jam 2 pagi, Presiden SBY mengunjungi Presiden COP-13 Rachmat Witoelar dan Sekretaris Ekse-kutif UNFCCC Yvo De Boer di kantor mereka di lan-tai 2 BICC. Mereka kelihatan sangat lelah. Mereka memberi paparan mengenai proses perundingan yang sangat alot, dan belum membuahkan hasil.

      Pesan Presiden SBY: “Coba terus. Jangan putus asa, dan jangan sampai gagal. Bali Roadmap harus gol. Masih ada waktu besok.” Sebelum kembali, saya melihat Presiden juga sempat menyapa Menteri Australia, Penny Wong, yang kebetulan juga sedang melobi Menteri lain di ruang sebelah, dan banyak membantu Indonesia. Malam itu, SBY pulang ke hotelnya di Jimbaran jam 4 pagi.

      Keesokan harinya, terjadi suatu ‘insiden.’ Presiden COP-13 memulai sidang pleno, pada saat dimana (kelompok negara berkembang) Kelompok 77, dipimpin Menlu Hassan Wirajuda, sedang melakukan perundingan terpisah. Delegasi Cina langsung protes dan minta agar pertemuan pleno dihentikan. Ini sebenarnya hanya kekhilafan teknis biasa—’an honest mistake,’ istilah orang sekretariat—namun akibatnya cukup serius karena terjadi krisis kepercayaan dalam suasana konferensi yang sudah merosot. Beberapa delegasi bahkan ada yang berprasangka buruk penyelenggara menyelenggarakan sidang pleno karena ingin mengambil jalan pintas memotong proses perundingan yang sedang berlangsung.

      Dalam suasana yang sangat dramatis itu, Sekjen UNFCCC Yvo de Boer kemudian menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu mengenai sidang pleno itu. Tanpa mampu menahan emosinya—mungkin karena sedih membayangkan insiden ini akan merobohkan Konferensi—ia menangis, dan tanpa pamit segera keluar dari ruangan, disorot seluruh media. Semua orang bingung. Sidang pleno kembali ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

      Sekitar jam 11-an, Presiden SBY bertemu dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon, yang baru kembali dari Timor Leste, di suatu kamar kecil Hotel Westin. Suasana sangat genting, dan beberapa pejabat tinggi PBB tampak pucat. Peserta Konfrensi sudah lelah, resah, tidak tidur semalaman. Kebuntuan tidak bisa dipecahkan.

      Dalam pertemuan singkat itu Ban Ki-Moon dengan nada yang pesimis menyampaikan mengapa konferensi ‘off track’ dan ‘dead lock.’ Namun, dengan sinar mata yang tajam SBY buru-buru menjawab, bahwa konferensi masih ‘on track,’ meskipun dead lock.

      SBY mengatakan kepada Ban Ki-moon: “Kita tidak boleh gagal. Kita harus berupaya Bali Roadmap dapat digolkan.” Setelah itu SBY mengajak Ban Ki-moon untuk melakukan intervensi langsung.

      SBY dan Ban Ki-moon kemudian sepakat bahwa mereka mencoba upaya menit terakhir untuk menyelamatkan Konferensi. Mereka ber-dua akan memanggil sidang pleno khusus—yang sama sekali tidak ada dalam jadwal—untuk membuat final appeal kepada seluruh delegasi jam 13.00 siang itu.

      SBY kemudian memanggil saya untuk menyiapkan pidato-nya, dan menyampaikan elemen-elemen yang harus dinyatakan. Waktu itu, tidak ada waktu untuk berpikir. Pidato SBY harus jelas, tidak bisa bersilat lidah apalagi berbasa-basi, dan harus lugas.

Pidato ini harus bisa membelokkan arah perundingan ke arah sua-tu konsensus.

      Pada jam 13.00, Presiden SBY dan Sekjen PBB Ban Ki-moon memasuki ruangan sidang pleno yang penuh sesak dengan seluruh delegasi, yang semuanya tampak lelah dan tegang. Tidak ada satu pun orang yang senyum.

      Presiden COP-13 Rachmat Witoelar mengambil inisiatif meng-ucapkan maaf atas kekhilafannya melaksanakan sesi pleno, ditambah dengan kelakar mengenai umurnya yang sudah tua: suatu tindakan yang brilian, karena langsung disambut tepuk tangan riuh oleh seluruh delegasi, dan berdampak mengendurkan ketegangan yang sangat membantu pidato final appeal SBY dan Ban Ki-moon sesudahnya.

      Setelah itu, SBY maju ke podium menyampaikan pidatonya. Karena nilai sejarahnya yang tinggi, saya cantumkan pidato SBY secara utuh:

 

      “Bismillahir Rahmaanirrahiim,

      I have come here at this hour to make a special appeal to you.

 

 

We have invested so much time and energy in the last 12 days or so. We made significant progress on many issues but we need to do more to make it a complete package.

 

 

We are now nearing the climax of our deliberations, and we must make the last mile in this exhaustive marathon—the most difficult mile!

 

 

For last September, when we had a High-level Event on Climate Change in New York, there was an agreement, a clear call—actually a demand—among world leaders that we must make a “breakthrough” in Bali. This is a political commitment that we all share.

 

 

Thus, here and now, we must produce a Roadmap—the Bali Roadmap—that will effectively guide us in the most concrete terms to a firm and effective agreement in Copenhagen. This means concrete actions, concrete resources and concrete timelines. Without an effective Roadmap, we may never reach our destination as we envisioned it.

 

 

We now have before us milestone decisions to make. There are wordings that you must choose correctly, and I believe that you will do so wisely. We must now give it our most careful consideration, and come to an agreement over it. The worst thing that can happen is for our great project for the human race and for our planet earth to crumble because we cannot find the right “wording.”

 

 

We all embrace the principle of “common and differentiated responsibilities,” but this also means that both developed and developing countries must DO MORE based on their respective capabilities. I do believe that the wording in the text that you are considering already point us in the right direction.

 

 

What we do within this day will have an impact on the decades to come. We must therefore do what we sincerely recognize to be our duty, our moral obligation.

 

The world is watching us today. History will be judging us tomorrow. Future generations will remember: whether we rose to the occasion and seized the opportunity before us, or let it slip through our fingers. It is time to think outside the box.

 

 

Too much is at stake. The alternative to a breakthrough in our efforts here and now is not acceptable. We cannot fail. We must not fail. For the sake of our future generations, we must make that breakthrough to which we pledged ourselves.

 

 

Ultimately, there are three things that will make or break this conference. The first is a spirit of cooperation, a resolve to get things done, a spirit of globalism. All of you who have been here in Bali know and feel this spirit. The second thing that we need is our strong commitment to make this breakthrough. Again, I know that all of you have this commitment to make a difference. We just have to find common ground for it. And the best way for us to reach that common ground is by nurturing a feeling of trust and confidence in what is bound to be a very difficult and painful negotiating process. And the third is flexibility. A spirit of give and take, and a willingness to compromise, without losing sight of the grand scheme that we are trying.

 

 

I know if we put all these things together—spirit of cooperation, commitment, flexibility, we will make the last mile. The world is waiting anxiously. The world is watching. I beg you: Do NOT let them down.

 

      Let us complete our work here.”

 

      Ketika Presiden SBY mengakhiri pidatonya, tanpa diduga, beliau mendapat tepuk tangan yang menggemuruh. Saya melihat di ruang-an itu seluruh delegasi berdiri dan memberikan standing ovation yang cukup lama—tidak ada satu pun yang duduk. Menlu Hassan Wirajuda yang duduk disamping saya juga tidak mengira tanggapan Konferensi akan seperti itu. Jelas selain menghargai pidato SBY, para peserta Konferensi juga ingin mengirim sinyal agar Bali Roadmap jangan sampai gagal.

      Setelah itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon memberikan pidatonya, dan kembali hadirin memberikan tepuk tangan, dan standing ovation.

      Dengan intervensi Presiden SBY dan Sekjen PBB Ban Ki-moon, suasana batin Konferensi langsung berubah. Ada energi baru yang terus terasa setelah kedua pemimpin meninggalkan sidang.

      Setelah pidato itu, SBY langsung pergi ke kamar beliau di Hotel Westin, dan melalui jaringan televisi PBB menonton sidang pleno yang langsung digelar.

      Dari televisi, terlihat bahwa suasana perundingan mulai berbalik arah: satu per satu delegasi mulai menyatakan dukungannya. Delegasi Uni Eropa menyatakan dukungannya terhadap draft Bali Roadmap, dan mendapat tepuk tangan riuh.

      Suasana berubah ketika ketua delegasi AS, Paula Dobrianski, berbicara: “The United States cannot go along with the consensus.” Pernyataan ini langsung mendapat sorakan “booo!!” dari delegasi lain. Semua orang tahu, tanpa Amerika Serikat, tidak akan ada konsensus, dan tidak akan ada Bali Roadmap.

      Setelah itu, berbagai delegasi mengucapkan kritik pedas ter-hadap Amerika Serikat. Menarik dicatat, delegasi Rusia dan Jepang kali ini menjauhkan diri dari Amerika Serikat. Delegasi Papua Nu-gini, seorang warga AS yang ditunjuk mewakili Papua Nugini, menyerukan dengan ketus pada delegasi AS: “If you are not willing to lead, please get out of the way,” dan mendapat sambutan riuh.

      Pada saat ini, Menteri Lingkungan Jerman Sigmar Gabriel meng--aku sudah siap mengirim SMS kepada bosnya Kanselir Angela Merkel agar segera melakukan intervensi kepada Presiden George W. Bush di Gedung Putih.

      Namun kemudian terjadi hal yang tidak terduga. Paula Dobrianski kembali meminta bicara, dan menyatakan bahwa AS mengubah posisinya 180 derajat: “We will go forward and join the consensus.”

      Semua orang tercengang sesaat. Pernyataan AS ini langsung mendapat sambutan meriah. Konsensus telah tercapai! Bali Roadmap telah gol! Seluruh sidang berdiri dan bertepuk tangan tak henti-hentinya.

      Di kamarnya, Presiden SBY, yang didampingi para Menteri dan pembantunya, melonjak girang dan saling berpelukan. Tidak lama kemudian, Presiden COP-13 Rachmat Witoelar masuk, dan memeluk Presiden SBY sambil terisak-isak berlinangan air mata. Rachmat Witoelar adalah politisi berpenga-laman yang sudah malang melintang di dalam dan luar ne-geri selama puluhan tahun, namun saya yakin hari itu adalah hari yang paling penting seumur hidupnya. Presiden SBY memeluk Rachmat Witoelar dan mengucapkan terima kasih atas baktinya.

      Sore itu, Presiden SBY segera kembali ke Jakarta. Tugasnya selesai sudah: “Mission accomplished!,” ujar beliau berkali-kali. Di ruang VIP Bandara Ngurah Rai, saya sempat menyambungkan telepon antara Presiden SBY dan Paula Dobrianski. SBY menyatakan terima kasih atas dukungan AS dan berharap semangat kemitraan ini dapat terus dibina sampai Konferensi di Kopenhagen tahun 2009 nanti. Paula menyatakan, “Mr. President, I just wish to thank you for your leadership.” Presiden SBY kemudian menyatakan akan kembali mengirim delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan Major Economies Meeting di Hawaii (pertemuan perubahan iklim versi AS), padahal beliau sempat berpikiran untuk memboikot pertemuan itu kalau Amerika Serikat ternyata tidak mendukung Bali Roadmap.

      Pada akhirnya, Bali Roadmap merupakan prestasi monumental bagi diplomasi Indonesia yang akan diukir sepanjang masa. Ini karena Konferensi Bali mencakup bukan saja dimensi kepentingan nasional, namun kepentingan global dan kepentingan umat manusia dan masa depan planet bumi. Sebelumnya, tidak pernah diplomasi Indonesia menempati peran yang begitu strategis dalam isu global yang begitu penting. Dalam sisa Pemerintahan SBY sampai 2009, akan sulit bagi beliau untuk mencapai prestasi diplomatik yang lebih besar dari Bali Roadmap.

      Saya juga menarik sejumlah ‘pelajaran kepemimpinan’ dari Bali.

      Pertama, tindakan Presiden SBY mengambil komando penuh persiapan Konferensi Bali merupakan tindakan yang strategis. Tanpa dukungan dan keterlibatan langsung pada tingkat tertinggi, saya yakin akan banyak koordinasi yang lamban dan pintu-pintu birokrasi yang tidak terdobrak.

      Kedua, SBY dengan tepat membangun dan memajukan peran Indonesia, dalam cara yang pas namun efektif. SBY dengan jeli memposisikan Indonesia sebagai jembatan terha-dap pandangan-pandangan yang bertolak-belakang.

      Ketiga, pada saat dimana Konferensi terancam gagal, SBY bersama Sekjen PBB pada saat yang tepat melakukan intervensi, and the rest is history. Dalam kaitan ini SBY mengatakan bahwa pemimpin harus datang dan hadir “at critical time and place.”

      Bali Roadmap adalah awal, bukan akhir, dari proses konsensus global yang sedang dimunculkan. Negara-negara dunia masih harus meneruskan proses ini sampai COP-15 di Kopenhagen tahun 2009, dimana drama ini dipastikan akan terulang lagi. Di awal 2008, Sekjen PBB menelepon Presiden SBY untuk mengajak Indonesia ikut dalam suatu kelompok tiga pihak (troika) yang terdiri dari Indonesia (Presiden COP-13), Polandia (Presiden COP-14) dan Denmark (Presiden COP-15) dengan Sekjen PBB dan UNFCCC untuk terus mengawal proses ini sampai 2009—sebenarnya hal ini adalah usul Presiden SBY kepada Sekjen PBB sewaktu bertemu di Bali. Mereka juga sepakat untuk menempatkan fasilitas video conferencing canggih di kantor masing-masing untuk membantu komunikasi yang intensif antara kelompok ini.

      Tidak lama setelah Konferensi Bali berakhir, sahabat saya, Wakil Dubes Amerika Serikat John Heffern menelepon saya. Saya ter-ingat berbicara panjang mengenai Konferensi Bali, namun ada satu point dari John yang saya catat: “Dino, this is also a great achievement for Indonesia itself. For so long, when people talk about Bali, they talk about the Bali bomb. But now when people talk about Bali, it will be associated with the Bali Roadmap. That’s what people will talk about all over the world over and over again. Congratulations! Your President has done a good thing.”

      Saya sering berdebat dengan John, tapi hari itu saya se-penuhnya setuju dengan dia.

---

 [1]

Nasrudin Jan 5, '10, 2:45 PM